Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Pertahankan Status Danau Dendam sebagai Cagar Alam, Tolak Rencana Gubernur!!!

Kutipan RB Jumat 7 Juni 2009 www.harianrakyatbengkulu.com

Didemo Ratusan Sopir, Gub Tetap Larang Truk (Head line)

'' Pemprov dikoordinatori Asisten II Ir Fauzan Rahim juga membuat tim kecil untuk mencari solusi penyelesaian truk batubara dan kerusakan jalan. “Kami juga akan berupaya mengaktifkan kembali jalan Nakau-Air sebakul yang sudah ditutup. Itu sesuai dengan aturan yang dibuat mantan Gubernur Hasan Zein. Lalu juga berupaya mengajukan surat ke Menhut agar mencabut SK No.602/KPTS-II tentang penetapan kelompok hutan Danau Dusun Besar. Supaya jalur lingkar atau ring road tersebut bisa digunakan kembali,” urai Fauzan. (ini adalah SK ketetapan tentang status kawasan cagar alam DDTS)


Pandangan Walhi Bengkulu Terhadap Danau Dusun Besar
Danau dusun Besar secara ekologis mempunyai fungsi sebagai kawasan pelrlindungan flora endemik anggrek avanda Hookeriana (panda Pensil), salah satu jenis tumbuhan endemik Bengkulu dari 14 jenis tumbuhan langka di Bengkulu yang dlindungi undang undang.
Dikaji dari pandangan Geomorfologi, kawasan danau dendam mempunyai peran sebagai kawasan penyeimbang kawasan pesisir Bengkulu.
Pesisir kota bengkulu mengalami 3 bentuk tekanan alamia yang membuat kota bengkulu berada di pusat pertemuan 3 kekuatan periodik alam, :
1. Gelombang dan arus laut
2. Angin dan badai
3. Arus air tanah
Gelombang dan arus laut menekan dari Samudra Hindia ke daratan Bengkulu dalam bentuk intrusi air laut ke daratan Kota Bengkulu dan hempasan gelombang ombak serta gerusan arus bawah laut terhadap pesisir.
Angin dan badai, menekan ke permukaan pantai, membentuk gelombang ombak dan tekanan permukaan angin terhadap tumbuhan hutan pantai.
Arus air tanah berfungsi menekan ke bawah permukaan tanah Kota Bengkulu, menahan laju intrusi air laut, sehingga dapat mempertahankan air tanah di Kota Bengkulu tetap tawar.
Selain itu, arus sungai di permukaan, menahan arus dan gelombang ombak, membentuk sudut datang arus dari selatan menuju utara Bengkulu, sehinggga memunculkan abrasi dan pengangukan matrial pantai dan sedementasi muara menuju utara bengkulu.
Hutan pantai Bengkulu, harus dipertahankan fungsi dan keberadaannya, karena akan membantu menahan tekanan angin pembentukan gelombang ombak di pantai Bengkulu, semakin berkurangnya vegetasi pantai, membuat banyak tumbuhan vegetasi pantai tidak kuat menahan tekanan angin dan tumbang, sehingga meningkatkan resiko korban bencana bila terjadi badai dan peningkatan permukaan air laut.
Selain untuk mempertahankan keberadaan habitat Anggrek Pensil, ekosystem danau dusun besar harus dipertahankan untuk dapat memastikan keselamatan Kota Bengkulu, dari krisis sumber air tawar, karena aliran air tanah Kota Bengkulu berasal dari injeksi dam danau dusun besar yang di tampung dari kawasan chatment area dii tampung dan dii tekan ke bawah tanah kota bengkulu.
Siapa pun yang ikut mengintervensi kawasan cagara alam sehingga terjadi degradasi fungsi, maka orang tersebut bertanggung jawab apabila terjadi krisis air bersih di Kota Bengkulu dan bencana di Bengkulu.

Sumber:http://usmanyasin.blogspot.com/http:yayasan-lembagk.blogspot.com
Kawasan CADDB bagi masyarakat lokal adalah sumber ekonomi bagi kehidupan mereka dan sebagai tempat yang sakral melalui tradisi kepercayaan. Sebagai sumber kehidupan CADDB, pertama sebagai tempat untuk mencari nafkah karena di danau sebagai tempat untuk mecari ikan, kedua danau adalah sebagai sumber air irigasi bagi petani untuk mengairi areal persawahan yang berada di hilirnya (Suhardi, 2005), ketiga kawasan CADDB dipandang sebagai milik bersama dengan mengikuti aturan adat (Common property).

Sementara bagi pemerintah pusat, kawasan CADDB adalah milik pemerintah (state property) dimana pengelolaan kawasan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pengelolaan kawasan Cagar Alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (pasal 16 ayat 1 UU 5/1990). Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya (pasal 17 ayat 1). Bahkan ada penekanan pada pasa 19 ayat 1 dimana setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Sedangkan bagi pemerintah daerah, seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu No. 1 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Bengkulu tahun 1994 – 2005 menyebutkan bahwa Danau Dendam Tak Sudah yang berada dalam kawasan CADDB sebagai kawasan wisata. Bahkan Pemerintah Kota Bengkulu juga telah mengizinkan pembagunan kawasan perumahan Surabaya Permai, Perumahan Diknas dan Perumahan Dinas Kesehatan, yang secara ekologis termasuk pada daerah tangkapan air hujan (catchment area) (Walhi, 2006).

Sementara itu Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kantor Wilayah Pekerjaan Umum pada tahun 1990-1992 juga telah membangun jalan yang membelah kawasan CADDB sepanjang 1,6 km dengan fungsi sebagai jalan ring road (Bapedalda, 2001).

Bahkan setelah dibukannya jalan yang membelah kawasan CADDB, bagi sebagian masyarakat terutama yang bertempat tinggal disekitar kawasan dianggap sebagi suatu peluang untuk mengakses kawasan menjadi lahan pertanian. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah perambahan dari 3 KK menjadi 156 KK (Bapedalda, 2001).

Kondisi ini menyebabkan terjadinya potensi konflik, ketidakpastian akses dan property right dalam pengelolaan kawasan CADDB ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun bagi kepentingan masyarakat lokal yang beraktivitas di dalam kawasan, atau yang tinggal berbatasan langsung atau pada daerah penyangga kawasan.

Kawasan ini pertama kali ditetapkan sebagai Cagar Alam sejak tanggal 17 Juni 1936 berdasarkan Besluit Tuan Besar Gubernur Jenderal Belanda No. 36 stb 1936 No. 325. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan konservasi dikarenakan terdapat habitat anggrek pensil (Vanda hookeriana) yang banyak tumbuh secara alami di sekitar Danau Dendam Tak Sudah. Pada mulanya luas Cagar Alam ini hanya 11.5 ha, namun karena semakin pentingya fungsi danau ini maka pemerintah meperluas kawasan konservasi ini hingga 430 ha pada tahun 1981. Selanjutnya, tahun 1986 dilakukan penataan ulang batas kawasan yang diperluas menjadi 577 ha yang kemudian dilanjutkan dengan penetepan kawasan ini sebagai hutan suaka alam yang diberi nama Cagar Alam Danau Dusun Besar register 61, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 602/Kpts-II/1992 (Suhardi, 2005; Bapedalda, 2001; dan Akbar, 2006).

Di satu sisi perluasan kawasan ini menyebabkan adanya pembatasan akses (access)4) dan hak (right)5) kepada masyarakat untuk mendapat manfaat dari kawasan. Pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak untuk mendapat keuntungan dari sumberdaya alam CADDB oleh pemerintah pada kenyataannya terus mendapat tekanan dari masyarakat untuk memanfaatkan kawasan ini. Menurut Salmi (1993) pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan ekologis yang sering terjadi dalam praktik kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Menghadapi pembatasan itu maka peluang akses dan hak-hak memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sangat bergantung kepada kemampuan negosiasi dan relasi sosial politik para pihak. Masyarakat lokal pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dan tidak memiliki relasi politik. Akibatnya dapat memicu terjadinya konflik yang terbuka dalam mengakses sumber daya alam dan lingkungan (Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams dan Williams, 2000).
Upaya pengelolaan dan pelestarian yang berkelanjutan harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga dan sekitar kawasan dapat memecahkan persoalan ekonomi sekaligus dapat mereduksi potensi konflik yang mungkin terjadi. Penelitian Basuni (2003) menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan daerah penyangga bukan permasalahan individu atau kelompok masyarakat saja, tetapi juga merupakan permasalahan sosial kemasyarakatan. Permasalahan itu dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan yang mengatur alokasi sumberdaya untuk mencapai suatu kinerja yang dikehendaki. Hal ini juga didukung oleh Torras dan Boyce (1998) yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan bukan semata-mata masalah ekonomi tetapi lebih pada masalah kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, merupakan upaya pada daerah penyangga kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dimana pemberdayaan dilakukan dalam upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan daerah penyangga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga upaya pemberdayaan6) masyarakat merupakan bagian dari manajemen pengelolaan lingkungan.

Menurut Narayan (2002) bahwa pemberdayaan yang dikembangkan beberapa ahli yang dilaporan Bank Dunia menunjukkan pendekatan kelembagaan adalah yang paling baik dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Penguatan kelembagaan dan sosial ekonomi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan kolektif. Bahkan Agrawal (2001) menunjukkan bahwa tindakan kolektif (collective action) mampu membuat anggota grup mau bekerjasama untuk mencapai tujuan kolektif.

Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan seperti misalnya model kelembagaan apa yang dapat dikembangkan pada kawasan CADDB ini? Bagaimana kelembagaan dan aturan main dapat dibangun serta apa implikasinya terhadap konflik yang ada? Apakah model aksi bersama (collective action) mampu menciptakan kerjasama multistakeholder yang ada disekitar kawasan CADDB untuk melahirkan fenomena baru dalam sistem pengelolaan kawasan konservasi? Bagaimana merumuskan dan mendisain kebijakan dengan konsep aksi bersama ini agar fungsi-fungsi daerah penyangga dan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan? Berbagai penelitian yang telah dilakukan belum menjawab persoalan ini, karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

issued by: Departemen KAmpanye Walhi Bengkulu

0 komentar:

Posting Komentar