Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Investasi Kelapa Sawit Malaysia Terindikasi Melanggar HAM

Aprizal Rahmatullah - detikNews. Jakarta - Malaysia rupanya tidak
hanya bermasalah soal adu klaim budaya dan lagu kebangsaan. Tapi juga
merambah hingga persoalan investasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan LSM Sawit Watch mencatat
Malaysia sebagai negara investor paling besar dalam perkebunan kelapa
sawit di wilayah Indonesia. Dari 8,5 juta ha, sebanyak 2 juta ha
dikuasai perusahaan asal Malaysia.

Ekspansi besar perusahaan Malaysia tersebut terindikasi mengakibatkan
dampak negatif baik secara ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan.

"Ekspansi besar-besaran ini terindikasi melanggar hak asasi manusia,"
kata Direktur Eksekutif Sawit Watch Abetnego Tarigan saat jumpa pers
di kantor Komnas HAM, Jl Laturharhary, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2009).

Abet menjelaskan, terdapat lebih kurang 12 group besar yang terdiri
dari 166
perusahaan asal Malaysia. Hampir seluruhnya memberikan dampak buruk
bagi hak-hak masyarakat Indonesia.

"Seperti perampasan lahan, kriminalisasi warga, hilangnya sumber daya
air, hingga pencemaran lingkungan," jelasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Walhi, investasi kelapa sawit pada
dasarnya memiliki dampak buruk secara komoditi. Selain penggunaan
bahan pestisida yang relatif banyak, kelapa sawit juga rakus akan air.

"Sawit itu tanaman baru, banyak perusahaan yang mesti membuka lahan
dengan cara membakar hutan," jelas Direktur Eksekutif Walhi Berry
Furqon.

Bahkan, Berry menambahkan, kasus-kasus hutan yang terbakar di beberapa
tempat di Indonesia terjadi akibat operasi kelapa sawit perusahaan
Malaysia. "Data kasus menunjukkan kebakaran lahan di beberapa hutan,
dekat dengan wilayah operasi kelapa sawit perusahaan Malaysia,"
tegasnya.

Atas hal ini, Walhi bersama Sawit Watch dan Komnas HAM telah melakukan
advokasi terkait indikasi pelanggaran HAM perusahaan multinasional
milik Malaysia. Termasuk mengadukan perusahaan-perusaha an negeri jiran
tersebut ke Komnas HAM Malaysia.

"Kita telah adukan ke Komnas Malaysia sekaligus Parlemennya. Tapi
kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan ketegangan yang memanas
minggu-minggu ini antar kedua negara," imbuh Wakil Ketua Komnas HAM
Ridha Saleh.

(ape/rdf)

0 komentar:

Posting Komentar