Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

*PERATURAN PEMERINTAH, Komersialisasi Pesisir

9 September 2009

Kabar mengenai Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
yang segera terbit dan diberlakukan tahun 2011 menuai protes dari pemangku
kepentingan (Kompas, 20/8). Maria SW Sumardjono

Pemahaman obyektif hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil menunjukkan, pemberlakuan HP3 berpotensi menimbulkan
masalah dilihat dari segi hukum dengan aneka implikasinya.

Arah komersialisasi perairan pesisir jelas terbaca dalam HP3. HP3 diberikan
dalam luasan tertentu, dalam jangka waktu 60 tahun kumulatif, diterbitkan
sertifikatnya, dapat beralih dan dialihkan, serta dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani hak tanggungan. Subyek HP3 adalah WNI, badan hukum
Indonesia, dan masyarakat adat. Dengan alasan pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil melalui sistem perizinan memiliki keterbatasan
(Kompas, 28/8), HP3 diciptakan sebagai ”hak” dan bukan izin.

Analogi HP3 dengan hak atas tanah menurut rezim UUPA itu tidak tepat. Hak
atas tanah menimbulkan hubungan kepemilikan antara subyek hak dan obyek yang
memberikan wewenang melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanahnya
(mengalihkan, menjadikan hak atas tanah sebagai jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan).

Pendaftaran hak atas tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas
subyek dan obyek hak.

Berbeda dengan hak atas tanah, HP3 adalah izin untuk memanfaatkan, dalam hal
ini mengusahakan, sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. HP3
tidak menciptakan hubungan kepemilikan, tetapi hanya memberikan kewenangan
terbatas untuk memanfaatkan obyek/hasilnya.

Konsekuensinya, HP3 tidak dapat beralih serta dialihkan dan tidak dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan karena HP3 bukan hak
atas tanah. HP3 juga tidak perlu diterbitkan sertifikatnya.

Ternyata, angin surga yang dijanjikan kepada (calon) investor pun akan
mengalami kendala karena persoalan mendasar HP3. Apakah kelemahan dalam
sistem perizinan yang ada dapat diatasi dengan menciptakan lembaga hukum HP3
yang bermasalah?

*Tumpang tindih HP3
*
Obyek HP3 itu luas, dengan berbagai bentuk pemanfaatannya. Pertama, perairan
pesisir dapat dimanfaatkan untuk, misalnya, budidaya rumput laut dan kerang
mutiara.

Kedua, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk
usaha wisata alam, penambangan pasir/mineral laut, usaha tenaga listrik, dan
usaha penyulingan air laut.

Ketiga, daratan pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk usaha
nonkomersial maupun komersial (wisata alam, industri perikanan, dan
lain-lain).

Obyek HP3 berpotensi tumpang tindih dengan (1) perizinan bidang kehutanan
(misalnya pemanfaatan hutan bakau, penggunaan jasa lingkungan di kawasan
hutan bakau); (2) perizinan bidang pertambangan (pemanfaatan pasir dan
mineral laut); (3) perizinan bidang pariwisata, pengembangan wisata pantai.
Amat mungkin terjadi tumpang tindih dengan pemberian HGB di wilayah perairan
pantai, perairan pesisir, dan HGU untuk budidaya perikanan pantai, budidaya
mutiara dan rumput laut, dan sebagainya.

Kehadiran HP3 dipastikan menambah ketidakpastian hukum dalam pemberian
hak/izin sektor lain.

*HP3, hak masyarakat adat
*
UU No 27/2007 dalam berbagai pasalnya mengakomodasi hak masyarakat adat,
Pasal 61 mengakui masyarakat adat tanpa persyaratan. Hal ini merupakan
kemajuan dibandingkan dengan pengaturan dalam undang-undang sektoral lain.
Namun, pemahaman secara kontekstual menunjukkan hal sebaliknya.

Pertama, kesempatan masyarakat adat menjadi subyek HP3. Pertanyaannya,
apakah masyarakat adat yang telah mempraktikkan kegiatannya selama ini harus
mempunyai HP3? Apa manfaat HP3 bagi masyarakat adat? Apakah masyarakat adat
memerlukan HP3, mengingat persyaratan teknis, administratif, dan
operasionalnya tidak mudah dipenuhi? Jika wilayah kegiatan masyarakat adat
dimohonkan HP3 oleh pihak lain, siapa yang akan dimenangkan?

Pasal 60 menegaskan, masyarakat adat berhak mendapat akses terhadap perairan
yang ditetapkan sebagai HP3 atau mendapat kompensasi karena hilangnya akses
terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akibat pemberian HP3
kepada pihak lain. Tampaknya masyarakat adat harus mengalah, dengan cara
diberikan akses dan/atau kompensasi.

Kedua, pemanfaatan pulau- pulau kecil wajib mempunyai HP3. Jika
pemanfaatannya digunakan masyarakat adat, pemerintah/pemerintah daerah
menerbitkan HP3 setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat adat.
Pertanyaannya, siapa yang melakukan musyawarah, pemohon HP3 dengan
masyarakat adat atau pemerintah/pemerintah daerah dengan masyarakat adat?
Apakah masyarakat adat dapat menolak permohonan HP3 itu dan apa akibat
hukumnya?

Ketiga, saat wilayah yang diatur adat (sasi, mane'e, panglima laot, dan
sebagainya) dijadikan konservasi yang pengelolaannya dilakukan
pemerintah/pemerintah daerah, apakah masyarakat adat dapat mempraktikkan hak
ulayat lautnya seperti semula sesuai pranata adatnya?

Keempat, sejauh mana keleluasaan masyarakat adat melaksanakan kegiatan
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil? Pasal 60 Ayat (1)
Huruf c menafikan pengakuan masyarakat adat tanpa syarat itu karena
menyatakan, masyarakat adat berhak melakukan kegiatan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Siapa yang berhak menentukan hukum adat itu bertentangan atau tidak dengan
peraturan perundang-undangan?

Sayang pengakuan terhadap masyarakat adat itu secara tekstual dan
kontekstual ternyata berbeda.

Oleh karena itu, PP HP3 seyogianya tidak dipaksakan untuk segera
diterbitkan. Penerbitan PP yang bermasalah sama dengan mempertaruhkan
kredibilitas. Jangan hendaknya karena target, substansi lalu diabaikan.
Membuka diri terhadap usulan penyempurnaan HP3 dalam UU No 27/2007 terkait
HP3 adalah perwujudan akuntabilitas publik.

*Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
*
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/09/05424047/komersialisasi..pesisir

0 komentar:

Posting Komentar