Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

WARGA BENGKULU TOLAK KEBERADAAN PERUSAHAAN IUPHK

Bengkulu, 3/9 (ANTARA) - Sejumlah tokoh masyarakat bersama warga di wilayah Ipuh, Kecamatan Muko Muko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu menolak rencana keberadaan perusahaan pemegang izin usaha pengelolaan hutan kayu (IUPHK) di daerah itu.
Jika IUPHK itu diberikan, selain merusak habitat gajah dan satwa lainnya juga akan mengundang bencana besar bagi anak cucu ke depan, kata Maskur, salah seorang tokoh masyarakat Ipuh di Bengkulu Utara, Kamis.
Menurut dia, sejumlah kawasan hutan yang ada di Muko Muko dan Bengkulu Utara sebagian sudah porak poranda akibat perambahan dan pembalakan liar, kondisi itu akan lebih parah lagi jika pemerintah memberikan IUPHK tersebut.
"Warga sangat keberatan jika pemerintah memberi izin IUPHK, karena akan mengancam kawasan hutan Bengkulu semakin cepat gundul dan kehidupan satwa akan terganggu," katanya menegaskan.
Ia mengaku, sudah mendapatkan informasi akan hadir sebuah perusahaan pemegang IUPHK ke wilayah itu, dan sekarang masih diproses di tingkat pusat.
Sebelumnya pernah ada beberapa perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), namun keberadaannya tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bahkan kawasan hutan akan rusak. Padahal, kawasan hutan di wilayah itu sangat dekat dengan hutan lindung dan Taman Nasional Krinci Sebelat (TNKS).
Saat kawasan hutan milik HPH yang sekarang sudah menjadi perkebunan besar kelapa sawit di kelola aktif, gajah-gajah di dalam hutan itu turun dan mengganggu tanaman masyarakat, akibat habitatnya terganggu.
Dia mencontohkan, pemberian izin HPH kepada PT Bantara Arga Timber (BAT) di Kabupaten Muko Muko diduga bermasalah, karena membabat kawasan Hutan TNKS di wilayah itu yang selama ini menjadi habitat gajah.
"Apabila izin IUPHK yang sedang diproses sekarang disetujui pemerintah pusat, maka hutan Bengkulu terancam gundul tidak hanya dilakukan perusahaan pemegang IUPHK itu, tapi perambah lebih dominan membabatnya," kata Masykur.
Direktor Ekskutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, secara terpisah mengatakan, rencana kehadiran IUPHK di Bengkulu hendaknya dikaji ulang bersama tim terpadu antara pusat dan daerah, terutama dari pejabat TKNS, karena lokasi IUPHK itu sangat dekat dengan hutan lindung dan TNKS.
Hutan di Bengkulu satu-satunya sebagai resapan air dari ratusan anak sungai yang mengalir ke beberapa provinsi tetangga seperti ke Sumatra Selatan, Jambi dan Sumatra Barat, sedangkan ke wilayah barat sungainya bermuara langsung dengan lautan Samudera Indonesia.
Topografi wilayah Bengkulu sebagai besar bergelombang dan apabila hutannya sudah gundul, penduduk Bengkulu akan diancam oleh bencana longsor dan banjir besar, disamping ancaman dari hewan gajah liar yang habitatnya sudah habis.
Kepala Pusat Latihan Gajah (PLG) Bengkulu Aswin Bangun mengatakan, akibat makin gundulnya kawasan hutan Bengkulu, gangguan dari gajah liar setiap bulan terus mengancam warga.
Bila kawasan hutan itu sudah menjadi wilayah operasi IUPHK, gajah liar di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko Muko terancam mati diburu masyarakat, karena sering mengganggu tanaman dan kebun warga.
Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, menyebutkan, luas kawasan hutan yang ada di Bengkulu tercatat 920.964 hektare terdiri dari hutan konservasi 444.882 Ha, hutan lindung 252.042 Ha, hutan produksi terbatas 182.210 Ha dan hutan produksi tetap 41.830 Ha, sedangkan lainnya adalah hutan suaka alam dan hutan buru.
Menurut keterangan, perusahaan IUPHK yang kini mengajukan izin akan mengelola hutan seluas 42 ribu Ha yang berlokasi di HPT Lebong Kandis dan hutan produksi Air Rami di Bengkulu utara dan Kabupaten MukoMuko.

0 komentar:

Posting Komentar