Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Hari Ini, FMPL Demo ke Polda & Pemprov

Senin, 11 Januari 2010 11:00:12
GADING CEMPAKA, BE - Hari ini sekitar 2.000 massa dari Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur akan menggelar aksi demonstrasi besar-besar di Polda dan Pemprov. Terkait kerusakan lingkungan akibat penambangan di 2 kabupaten tersebut.
Selain itu menuntut agar izin Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) tidak dikeluarkan bagi PT Pringgondani Rizki Utama (PRU)yang juga bergerak dalam pertambangan serta membatalkan usulan alih fungsi kawasan Cagar Alam Pasar Seluma dan Cagar Alam Pasar Talo menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Bahkan, atas keinginan yang kuat massa tersebut sempat bertahan di Pemprov Bengkulu hingga menjelang magrib, sampai akhirnya polisi membubarkannya dengan tertib.
Massa kemarin yang datang dengan menggunakan truk, pick up hingga sepeda motor menyampaikan aspirasinya ke Polda Bengkulu dan Pemprov Bengkulu.

Pada demonstran yang difasilitasi Walhi ini berasal dari beberapa desa tersebut, diantaranya Desa Penago Baru, Rawa Indah, Pasar Talo, Pasar Seluma. Warga dari Desa Tanjung Baru, Tanjung Agung, Tanjung Beringin, Desa Suka Nanti dan desa Way Hawa Kecamatan Maje Kaur.

Diketahui ratusan massa FMPL mengawali aksi demonya ke Polda Bengkulu, sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan membawa berbagai spanduk mereka menyampaikan aspirasinya terhadap perusahaan tambang yang telah menyengsarakan hidup masyarakat.

Di Polda, para pendemo yang menggunakan ikat kepala warna putih menyampaikan 4 tuntutannya. Keempat tuntutan tersebut, adalah melakukan proses hukum terhadap 2 perusahaan tambang yang mempunyai konflik dengan warga, dan merusak lingkungan.

Kedua, menarik pengamanan polisi di lokasi tambang yang menganggu kenyamanan warga. Ketiga, menindak tegas aparat yang melakukan penganiyaan warga yang menolak keberadaan tambang tersebut. Keempat, menangkap dan memproses oknum yang melakukan pemukulan terhadap wartawan dan warga.

Kami meminta Kapolda Bengkulu tindak tegas tuntutan warga terhadap penolakan kedua pertambanagan yang tidak memihak kepada warga. Segera tutup kedua pertamabangan yang sudah membuat warga menderita, ujar Korlap aksi dari Walhi, Firmansyah dan dari warga saat berorasi, kemarin.

Setelah, berorasi selama 15 menit, Direktur Walhi Bengkulu, Zensi bersama 5 perwakilan dari warga, seperti Salihin, Saiuhun, Ujang dan lainnya melakukan pertemuan dengan pejabat teras Polda Bengkulu seperti, Dir Reskrim Kombes Pol Drs R Sunanto, Kabid Propam AKBP Hendri Marpaung di ruangan rapat Dit Reskrim Polda Bengkulu.

Hasilnya, Polda Bengkulu siap untuk melakukan pengustan terhadap tuntutan warga di 2 daerah ini dan tuntutan warga tersebut, merupakan suport buat penyidik untuk mengungkap tuntutan warga tersebut.

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Drs M Ruslan Riza melalui Dir Reskrim Kombes Pol Drs R Sunanto mengatakan untuk persoalan pertambangan, pada tahun 2006 Polda Bengkulu pernah melakukan penyidikan kasus tambang.

Namun, divonis oleh pengadilan bebas. Tuntuan pendemo, suport buat kita untuk mengusut tuntas tuntutan warga yang merasah dirugikan tersebut, jelasnya.

Tak puas sampai di situ, para pedemo melanjutkan aksinya ke Pemprov Bengkulu sekitar pukul 13.00 WIB. Tak jauh berbeda saat aksi di Polda mereka mengajukan tuntutan yang sama untuk menutup perusahaan tambang yang dianggap telah merusak lingkungan.

“Apalagi didaerah tersebut beberapa desa sudah hilang dalam peta pertambangan. Padahal sudah berpuluh-puluhan tahun penduduk sudah bermukim di sana. Kami meminta Pemprov tak memberikan izin pertambangan sepanjang pesisir Bengkulu.

Karena jika ada pertambangan dikawasan tersebut, bencana alam akan mudah sekali menimpah masyarakat di pesisir Bengkulu,” tegas Direktur Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi.

Massa sempat terpicu emosinya dengan tindakan aparat yang membawa truk yang berisikan anggota polisi yang melewati kerumunan massa. Namun dengan sigap Korlap Aksi Firmansyah meminta massa tetap tenang. Bahkan dia meminta massa untuk beristirahat sejenak sambil menyantap makanan yang dibawa massa dari rumah masing-masing.

“Kami minta Agusrin untuk menemui rakyatnya di sini. Kami mengadu nasib kami yang telah ditindas. Agusrin harus tahu diri, saat dia membutuhkan rakyat Pilkada lalu. Rakyat dengan tanggan terbuka menerimanya.

Maka disaat kami membutuhkan dia, kami minta Agusrin menerima kami dengan tangga terbuka pula. Dia harus bela rakyatnya,” ucap Firman dalam orasinya.

Siap Mati

Tim negosiator massa pun bernegosiasi dengan aparat keamanan untuk dapat diterima untuk bertemu dengan pejabat Pemprov yang ada. Akhirnya 7 perwakilan massa diizinkan bertemu dengan Asisten II Pemprov Ir Fauzan Rahim, Karo Pemerintahan Drs Darussalam, Kepala Kesbangpol Linmas Drs Syahril. Dan perwakilan dari Dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup.

Perwakilan massa yang diizinkan bertemu diantaranya Zenzi Suhadi, Sailun, Rafii, Rubino, Husni Thamrin, Takril Hailani. Mereka perwakilan dari beberapa desa yang warganya ikut berdemonstrasi.

“Pada tahun 2009 lalu Gubernur mengajukan ke Departemen Kehutan alih fungsi cagar alam Pasar Talo dan Pasar Seluma jadi HPT. Kami minta pengajuan itu dibatalkan atau dicabut,” tegas Sailun.

Dia menambahkan, pihaknya meminta Gubernur untuk secepatnya mengambil tindakan. Bila perlu hari ini juga sudah ada hitam diatas putihnya. Gubernur Agusrin harus memerintahkan Bupati Seluma PT Farmioterdio Nagara, PT Pringgondani dan Bupati Kaur mencabut izin PT SBA.

“Kami siap mati agar tuntutan kami ini dilaksanakan. Daripada kami mati berlahan-lahan, lebih baik kami dari pada kami mati berlahan-lahan dengan adanya pertambangan disana,” tutur Rapii warga dari Kecamatan Maje ini.

Cabut Amdal

Di sisi lain Asisten II Pemprov Ir Fauzan Rahim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti apirasi masyarakat tersebut. Hanya saja pihaknya tak dapat memberikan keputusan terakit tuntutan tersebut.

Sebab terlebih dahulu harus dikoordinasi dengan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin. “Memang sudah banyak protes dari mana pun. Kami usulkan kepada Pak Gubernur. Kami disini hanya bawahan, tak bisa memutuskan,” tuturnya.

Namun, kata dia, bila izin AMDAL yang sudah diberikan ternyata perusahaan tersebut merugikan bagi masyarakat. Dan menyebabkan kerusakan lingkungan, maka lebih baik AMDALnya dicabut. “Kan ada klausal-klausal, kalau tidak dipenuhi dapat dicabut,” katanya.

Terkait PT SBA, dimana Bupati Kaur telah menyetop pertambangan tersebut. Seharusnya, kata Fauzan, jangan dibuka lagi. Kalau dibukan kembali, hal itu sudah tak benar. “Investor jangan mengsengsarakan masyarakat,” tegasnya.

Fauzan memerintakan Dinas ESDM dan BLH Provinsi untuk terjun kelapangan, melihat fakta yang sebenarnya terjadi akibat pertambangan di dua kabupaten tersebut.

Dia menugaskan agar ESDM dan BLH memberikan laporan yang sebenar-benarnya, tidak direkayasa. “Laporan tersebut akan menjadi pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan,” ucapnya.

Bentrok

Pertemuan perwakilan massa dengan pejabat Pemprov berlangsung hampir satu jam diruangan Asisten I Pemprov. Ternyata selama pertemuan tersebut, massa yang sudah mulai terpancing emosinya. Karena belum adanya kepastian dari hasil pertemuan tersebut.

Malahan, selang beberapa menit setelah pertemuan tersebut, masaa sempat slaing dorong dengan aparat yang sudah sejak lama membuat pagar betis didepan gerbang Kantor Gubernur.

Kondisi yang mulai mencekam tersebut, aparat pun terpaksa bertindak agak tegas. Beberapa massa sempat kena pukulan dari tongkat aparat yang mencapai 70 personil tersebut.

Untungnya aksi bentrok itu tak berlangsung lama. “Tenang-tenang, massa dibawah komando saya. Mundur-mundur, aparat jangan memancing massa,” kata Korlap Firmansyah.

Bubarkan Diri
Sekitar pukul 18.30 WIB, massa memilih untuk meninggalkan Pemprov. Ini setelah mendapat pengarahan dari pihak Polres Bengkulu. Pendemo itu pulang dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.(cw1/641/111)

0 komentar:

Posting Komentar