Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Seruan Aksi Selamatkan Pesisir Sumatera

Kawasan pesisir barat sumatera merupakan wilayah yang paling beresiko terhapap dampak perubahan iklim, karena posisinya yg berhadapan langsung dengan samudra hindia dan tepian lereng sempit hutan tropis pegunungan bukit barisan.

Perubahan tutupan lahan kawsan hutan di daerah perbukitan dan lereng sangat cepat memicu bencana banjir bandang dan longsor.



Selain itu, posisi pesisir yg langsung berhadapan dengan samudra hindia, membuat kehidupan masyarakat kawasan pesisir barat sumatera menjadi sangat rentan terhadap perubahan geomorfologi, kekacauan arus dan gelombang akibat pemanasan global.



Masyarakat pesisir barat sumatera terjebak oleh 2 ancaman besar yang disebabkan perubahan iklim ditambah ancaman geologis yang membuat wilayah ini seolah di berada dibibir ancaman bencana Gempa. Yang setiap saat bisa melahap habis kawasan pesisir dan penghuninya.



Adaptasi rakyat menghadapi perubahan iklim terus berkembang, tetapi laju pengembangan sumber kehidupan warga tidak bisa mengimbangi laju perubahan tantangan iklim. Sumber sumber ekonomi rakyat kecil kawasan pesisir terus menghilang memaksa terjadinya perubahan pola kehidupan yang terpaksa menyederhanakan kualitas kehidupan.



Kawasan sempadan pantai dan hutan mangrove merupakan jantung kehidupan social ekonomi rakyat pesisir. Selain menjadi sumber mata pencaharian, juga menjadi symbol symbol social dalam kearifan local. Dan dalam perkembangan perubahan iklim 25 tahun terakhir, kawasan sempadan pantai dan hutan mangrove mempunyai arti yang jauh lebih penting dari sumber ekonomi dan social, kawasan ini telah menjadi benteng pertahanan ribuan jiwa warga dan peradaban masyarakat adat pesisir.



Atas dasar pemenuhan hak hak kedaulatan dan keselamatan ribuan jiwa masayrakat pesisir, dibentuk dan dimandatkan pengambilan kebijakan kolektif terhadap wilayah kepada kepala daerah kepala daerah.

Atas nama kesejahteraan pertumbuhan ekonomi kebijakan pengelolaan kawasan pesisir ini diambil oleh Kepala daerah, tetapi atas permintaan Pengusaha daerah dan pemegang modal asing pengambilan keputusan tidak melihat dan memperhatikan nasib rakyat dan keselamatan lingkungan.



Atas kesempatan mengambil keuntungan dalam kewenangan yang diambil, kepala daerah kepala daerah di wilayah pesisir telah mengangkangi kewajibanya memenuhi hak hak rakyat atas kedaulatan wilayah dan kesejahteraan. Dan memilih melakukan pembiaran terhadap perebutan sumber sumber kehidupan rakyat, pengerukan atas SDA, terlibat dan merestui pengangkangan Konstitusi.



Kewenangan dan kewajiban kepala daerah raib dan bertekuk lutut dibawah kendali kekuasaan dan kesempatan lebih yang dimiliki pengusaha asing.

Kewenangan kepala daerah untuk mendahulukan dan mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat terampas. Bersamaan dengan itu rakyat dipaksa menerima hak haknya atas sumber daya alam terampas, hak atas sumber kehidupan direbut. Hak untuk menerima dan atau menolak sesuatu yang beresiko terhadap kehidupan ekonomi dan social mereka dalam proses pemusnahan.

Fakta fakta, hilangnya sumber pencarian masyarakat pesisir kabupaten seluma, kabupaten kaur, oleh aktivitas pertambangan PT. famiaterdio nagara, PT. Selomoro banyu artho. Pengabaian hak rakyat untuk menolak kehadiran perusahaan PT. SBA. PT. FN dan PT. Pringgondani rizki utama, serta ketidak berdayaan pemerintah daerah serta Aparat hokum menindak pelanggaran pelanggaran hokum dalam proses regulasi dan eksploitasi menjadi bukti bahwa proses pelucutan kedaulatan Negara ini terus berlangsung.



Upaya forum masayrakat peduli Lingkungan Ilir Talo (FMPLIT), Menolak PT. Famiaterdio nagara, warga padang batu, pasar talo dan pasar baru menolak PT. Pringgondani Rizki Utama, serta usaha keras Warga kecamatan maje yang tergabung dalam forum aspirasi Maje (FAM) untuk memperjuangkan haknya. Menghantarkan mereka pada satu pikiran bahwa lawan mereka satu, masalah mereka sama, sehingga mengambil kesepakatan untuk bersama :

Memperjuangakan keselamatan Lingkungan dan Hak rakyat pesisir atas ekspansi pertambangan
Membantu kepala daerah dalam Provinsi Bengkulu dan jajaran POLRI mendapatkan kewajiban dan menjalankan Kewenangan yang sebenarnya.
atas dasar : Kondisi dan posisi kawasan pesisir terhadap bencana dan kebelanjutan kehidupan social masayrakat, meminta Gubernur Bengkulu, kapolda , Kepala daerah kabupaten kaur, kabupaten Seluma untuk :

Memenuhi hak hak rakyat atas pengelolaan dan kebijakan terhadap kawasan pesisir
Mencabut Izin yang sudah keluar dan menghentikan segala bentuk regulasi ekstraksi pesisir Bengkulu
Merumuskan agenda perlindungan kawasan pesisir dari ancaman bencana dan degradasi Lingkungan
Mengusut tuntas pelanggaran hokum oleh perusahaan pertambangan pasir Besi di Bengkulu


Penyampaian permintaan ini akan disampaikan dalam Bentuk :

aksi DEMONSTRASI SOLIDARITAS RAKYAT PESISIR Bengkulu



Waktu dan Tempat :

Tangggal : Senin 11 January 2009

Tempat : Polda Bengkulu dan kantor Gubernur Bengkulu



Peserta aksi :

a. Kabupaten Seluma :

· FMPLIT

· Warga Padang batu, Pasar talo

· Warga desa pasar Seluma

b. Kabupaten kaur :

· Forum aspirasi Maje (FAM)

c. Kabupaten Bengkulu Selatan :

· Ikatan Petani advokasi (IPA)

d. Kabupaten Mukomuko :

· Genesis

e. Kota Bengkulu

· Warga Teluk Spang

Gerakan ini juga didukung oleh :

1. Walhi Bengkulu,

2. yayasan Ulayat,

3. Ikatan mahasiswa hokum Seluma,

4. AMAN Bengkulu

5.

6. ……………(silakan cantumkan nama lembaga saudara)



Bila berminat memberikan bantuan dalam bentuk lain atau membutuhkan informasi lebih lanjut silakan Menghubungi :

Zenzi suhadi : Direktur walhi Bengkullu

Hp. 081384502601, email : zenzi.fujiyama@gmail.com

Korlap (firmansyah) HP. 085267485859

FAM (rafii) : 08117305864

FMPLIT (jaya) ; 08117308270





--
Rgrd

Zenzi Suhadi
081384502601

0 komentar:

Posting Komentar