Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Awasi aktifitas warga asing, Cukong tambang tak Penuhi aturan konstitusi

Cukup menggegerkan laporan dari kantor Kesbang linmas pol Propinsi Bengkulu yang melaporkan tidak kurang dari 190 warga asing berkeliaran di Bengkulu tanpa memenuhi standar konstitusi hukum yang berlaku di negeri ini.
Menurut penulusuran Walhi Bengkulu kebanyakan mereka adalah warga Hongkong dan China yang notebenenya adalah para cukong pertambangan, tambang pasir besi yang beroperasi di kabupaten Seluma. Sekedar merunut ke tiga tahun belakang konflik social penolakan warga desa Rawa Indah dan Penago baru terhadap PT. Famiaterdio Nagara (pertambangan pasir besi) sangat tinggi.
Beberapa tuntutan warga ditolak mentah-mentah oleh Pemkab Seluma dan Pemprop Bengkulu. Namun, belakangan diketahui ternyata 2 Direktur PT Fine Wealthy Indonesia (FWI); Direktur Produksi Cesilia Lai dan Manager Produksi Cheung Hing Kwang Landy (induk PT Famiaterdio Nagara). Adalah dua dari 190 warga asing yang melanggar konstitusi itu. Beberapa kali Kesbangpol Linmas memanggil warga asing ini, namun pemanggilan tersebut tak mereka indahkan. Pemerintah memanggil, untuk meminta kejelasan persyaratan administrasi dan klarifikasi penjelasan konflik yang terjadi di lokasi pertambangan tempat mereka melakukan aktivitas eksploitasi.
Namun sayangnya, pihak PT FWI mengabaikan surat panggilan dari Kesbangpol Linmas Bengkulu. Dalam surat balasan yang disampaikan PT FWI kepada Kesbangpol Linmas melalui Sekretaris PT FWI Emilda Mardian Safrurosi menyampaikan bahwa Direktur PT FWI tidak bisa memenuhi panggilan karena tidak berada di tempat.

Dia juga tidak menjelaskan kapan Direktur PT FWI akan memenuhi panggilan Kesbangpol Linmas Bengkulu. Sementara data yang diminta diberikan dengan tidak lengkap dan tidak jelas. Kami sangat sayangkan sikap ini. Padahal kami ingin cepat merespon permasalahan yang dikeluhkan masyarakat saat ini.
Ini menjadi preseden buruk bagi Bengkulu, mengapa para investor asing ini sampai tidak memenuhi aturan konstitusi dengan baik??? Apakah lemahnya pemantauan dari aparatur Negara? Mengapa warga yang menolak pertambangan dimusuhi, sedangkan investor asing yang nyata-nyata melanggar aturan justru dilindungi.
Petinggi Kesbang Linmas di Mutasi
Kesbanglinmas Propinsi Bengkulu berjanji mengusut kasus ini dengan tuntas bila perlu mendeportasi. Janji petinggi ini sangat kita hargai karena kami percaya ia berjalan berdasarkan amanat konstitusi. Namun, berselang 1 minggu sang petinggi tersebut dimutasi. Nah, ada apalagi ini?

0 komentar:

Posting Komentar