Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

LSM Serukan Moratorium Izin

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/02/19/ArticleHtmls/19_02_2010_008_006.shtml?Mode=1

Aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan parah di daerah konservasi.

Enam organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah menghenti- kan sementara alias moratorium penerbitan izin-izin baru yang berkaitan dengan eksploitasi sum- ber daya alam, termasuk pertam- bangan. Keenam lembaga itu ada- lah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hi- dup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Soli- daritas Perempuan, Koalisi Rak- yat untuk Keadilan Perikanan, dan Indonesian Center for Envi- ronmental Law (ICEL).

"Banyak sekali perizinan yang tidak melihat daya dukung ling- kungan itu sendiri," kata Berry Nahdian Furqon, Direktur Ekse- kutif Nasional Walhi, dalam per- nyataan sikap yang digelar di kan- tor Jatam di Jakarta kemarin. Se- lain menyerukan moratorium, ke- enamnya menyatakan kecewa ter- hadap pemerintah dalam melak- sanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlin- dungan dan Pengelolaan Ling- kungan Hidup.

Siti Maimunah, Koordinator Nasional Jatam, menjelaskan ke- adaan di Kalimantan sebagai con- toh pemberian izin usaha ekstrak- tif seperti pertambangan yang melebihi batas. Sebelum otonomi daerah, ia menjelaskan, hanya se- kitar 1.000 izin perusahaan tam- bang. Jumlah itu melonjak menja- di lebih dari 2.000 izin kontrak se- telah otonomi daerah. "Yang me- nyedihkan, lebih dari 200 ribu la- han pangan berubah menjadi ka- wasan pertambangan batu bara," ujarnya. Hal ini menurut dia akan memperburuk ketahanan pangan masyarakat Kalimantan.

Berry Nahdian menambahkan, moratorium ini hendaknya tidak dibatasi dalam rentang waktu ter- tentu. Pelaksanaan moratorium, seperti ditambahkan Direktur Ja- tam Siti Maimunah, sebaiknya de- ngan melihat bagaimana kondisi di lapangan.

Berry juga menolak izin pinjam pakai beberapa kawasan konser- vasi, yang memiliki potensi sum- ber daya alam dan mineral, untuk wilayah pertambangan. "Tidak ada tawar-menawar. Daerah itu adalah benteng pertahanan ter- akhir untuk ekosistem kita," ujar- nya seusai konferensi pers.

Ia menyatakan, kerusakan yang terjadi akibat aktivitas ekstraktif seperti pertambangan telah me- nyebabkan kerusakan yang parah di daerah konservasi."Taman Hu- tan Raya Kalimantan Selatan, misalnya. Hampir separuh wilayah- nya rusak karena eksploitasi tam- bang, HTI, dan juga illegal log- ging,"ujarnya.

Menurut Berry, pemerintah ha- rus melakukan review, izin yang telah dikeluarkan selama ini un- tuk apa."Batu bara dan gas dika- takan untuk kepentingan PLN?
Bohong itu. Lebih banyak buat kebutuhan luar (negeri)," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah seharus- nya lebih memperhatikan tata ke- lola dan juga distribusi bahan tambang yang berorientasi pada pemenuhan dalam negeri.

Ia menyayangkan tindakan pe- merintah yang terkesan melegiti- masi dan melegalisasi perusakan kawasan konservasi melalui tin- dakan-tindakan yang melonggar- kan pengusaha tambang untuk melakukan penambangan di tem- pat-tempat tersebut.

Direktur ICEL Rhino Subagyo juga mengungkapkan kekecewa- annya atas sikap Komisi DPR yang membidangi urusan energi dan lingkungan. Mereka menilai un- dang-undang lingkungan hidup yang dulu disahkan kini seolah di- pertanyakan kembali isinya oleh DPR. "Mereka hanya mempertim- bangkan aspek ekonomi dan in- vestasi," ujarnya. RATNANING ASIH | NURMALA

0 komentar:

Posting Komentar