Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Maklumat Penyelamatan Pesisir dan Laut Nusantara

Jakarta, 17 Februari 2010

Lebih satu dekade upaya pemerintah menyelesaikan krisis kelautan, melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak membuahkan hasil yang
signifikan. Kini, ekonomi nelayan dan petambak semakin terpuruk, akibat
lemahnya perlindungan pemerintah atas tambak-tambak dan perairan perikanan
rakyat, minimnya permodalan, sulitnya mengakses bahan bakar, hingga teledor
memberi berbagai kemudahan untuk pelaku usaha (termasuk asing)
mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan nasional secara tidak
berkeadilan dan tidak berkelanjutan.

Kami mendesak Pemerintah Republik Indonesia menghentikan janji-janji dan
upaya pencitraan semata dan segera :
1. Menuntaskan revitalisasi tambak Dipasena Lampung, dengan mengembalikan
dan memulihkan hak-hak petambak dan pekerja, serta lingkungan hidup yang
selama ini terpinggirkan oleh kepentingan korporasi.
2. Menyegerakan penghapusan retribusi bagi kegiatan perikanan rakyat,
sesuai perintah UU No.45/2009 tentang Perikanan.
3. Menyediakan bahan bakar murah dan mudah bagi kegiatan perikanan rakyat.
4. Menghentikan upaya penggusuran nelayan dan pembudidaya ikan tradisional
dari tempat tinggalnya, maupun wilayah tangkapnya.
5. Melakukan koreksi atas kebijakan negara yang sarat agenda privatisasi
sumberdaya pesisir dan laut, yang anti kegiatan perikanan rakyat, semisal UU
No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6. Mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atas pengelolaan
sumber daya perikanan tanpa utang dan memprioritaskan kebutuhan pangan
nasional secara berdikari.
7. Memastikan terpenuhinya hak-hak nelayan dan petambak sebagai warga negara
maupun hak-hak istimewa sebagai pelaku kegiatan perikanan rakyat, dan
memberikan perlindungan maksimal atas lahan dan perairan tradisionalnya.
8. Meninjau-ulang perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral
terkait perdagangan perikanan yang merugikan perikanan nasional, seperti
IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership) dan ACFTA (Asean China Free
Trade Agreement)
9. Menghentikan pencemaran pesisir dan laut oleh limbah tambang dan
tumpahan minyak
10. Mengakui peran perempuan sebagai salah satu pelaku utama kegiatan
perikanan rakyat.
11. Menghentikan perusakan wilayah pesisir dan penjualan pulau-pulau kecil.


*Petambak Dipasena-Lampung (P3UW), Nelayan Teluk Jakarta, Nelayan Jawa
Timur, Nelayan Jawa Tengah, WALHI, KIARA, JATAM, Bina Desa, KPA, LBH
Jakarta, IHCS, Ocean Watch*

0 komentar:

Posting Komentar