Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Nelayan dan Masyarakat Pesisir Menolak UU 27/ 2007

http://kiara.or.id/content/view/8/69/

Pada tanggal 26 Juni 2007, setelah UU No. 25/ 2007 tentang investasi modal disepakati oleh DPR dan ditandatangani oleh presiden, pemerintah kemudian mengeluarkan ketentuan baru UU 27/ 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan UU ini, wilayah pesisir dan kolom-kolom perairan Indonesia secara resmi dikomersialkan. UU No. 27/ 2007 meliputi HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir).

Terdapat tiga cacatan kritis mengenai UU 27/ 2007, yaitu: (i) terkait dengan aspek pemenuhan hak perlindungan dan keamanan bagi masyarakat dari bencana alam, HP3 secara faktual berseberangan dengan mandat undang-undang untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. (ii) Masyarakat nelayan dan pengelola perikanan tradisional merupakan sasaran sertifikat HP3. Akan tetapi dengan komposisi kemiskinan yang masih dominan dan tingkat pendidikan masyarakat nelayan dan pesisir yang masih di bawah rata-rata sebagai skema UU 27/ 2007 membuat sertifikat ini menjadi tidak relevan untuk memperoleh sertifikat HP3 sebagai skema dalam Undang-Undang 27/ 2007. Budaya birokrasi Indonesia yang kompleks dan berbiaya mahal mengindikasikan bahwa usaha skala besar dengan modal besar yang mengendalikan dan mendominasi kesempatan yang diciptakan oleh pemerintah, dan kemampuan modal investor untuk melengkapi persyaratan administrasi baik secara teknis dan operasional disebutkan dalam UU 27/ 2007 untuk memperoleh HP3. (iii) Terkait dengan intensitas konflik perikanan atas hak untuk memiliki. HP3 berada di tengah-tengah mekanisme pengelolaan yang masih beralaskan pendekatan sektoral, usaha desentralisasi dan industrialisasi berhadapan dengan kebutuhan pengakuan atas pengelolaan masyarakat yang akan mendorong konflik yang lebih intens terkait dengan hak untuk memiliki. Walaupun pada dasarnya pengalihan kepemilikan dan penggunaan HP3 sebagai jaminan kepada bank merupakan hak istimewa. (lihat Majalah Samudra, Edisi 61/April/THVI/2008 or www.nusantarakusatu.wordpress.com)

Secara keseluruhan, UU 25/ 2007 dan UU 27/ 2007 merupakan pintu peluang usaha yang sangat besar bagi perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang aqua kultur (kolam udang). Sekaligus jurang yang sangat besar menuju kemiskinan struktural masyarakat nelayan dan pesisir. Aksi yang tergambar dalam foto-foto di bawah adalah salah satu bentuk protes dan kemarahan masyarakat nelayan dan pesisir yang dilakukan di depan DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) pada tanggal 3 Juni 2008.

1 komentar:

  1. Tambahan :

    Empat UU Yang Menggerus Masyarakat Pesisir / NelayanEdit

    http://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/02/14/empat-uu-yang-menggerus-masyarakat-pesisir/

    BalasHapus