Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Calon Gubernur Bengkulu Disinyalir Didanai Pengusaha Tambang dan Perkebunan Sabtu, 26 Juni 2010 | 10:08 WIB

TEMPO Interaktif, Bengkulu - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu mensinyalir para calon gubernur dan calon bupati yang akan bertarung pada Pemilukada serentak 3 Juli mendatang disokong oleh para pengusaha tambang dan perkebunan.

Menurut Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi Walhi Bengkulu Firmansyah, Sabtu (26/6), indikasi itu terlihat dari banjirnya izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) pada tiga bulan terakhir, yang jumlahnya mencapai 324.200 hektare.

"Jika salah satu pasangan calon yang didukung menang, hal itu untuk mempermudah para pengusaha mendapatkan izin HGU maupun Kuasa Pertambangan," katanya.

Sebagai salah satu anggota Komisi Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal), dia mengatakan sekitar tiga bulan terakhir ada delapan perusahaan yang mengajukan Amdal, belum lagi pertambangan dan perkebunan kecil yang tidak memerlukan Amdal. Jumlahnya mencapai 20 lebih perusahaan dengan luasan mencapai 324.200 hektare.

"Padahal sebelumnya setiap bulan setidaknya hanya satu perusahaan yang mengajukan Amdal," tambahnya.

Perusahaan yang sedang mengajukan Amdal tersebut antara lain PT. Desaria Plantation Mining luasan 16.400 hektare di Kabupaten Kaur (Kelapa Sawit), PT. Sepang Makmur Perkasa luasan 10 ribu hektare di Kabupate Kaur (kelapa sawit), PT. Mutiara Sawit Seluma luasan 20 ribu hektare, PT Barick Gold Ltd luasan 230 ribu hektare (kontrak karya di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan, tambang emas).

Selain itu, Karya Sawitindo Mas, PT. Faming Levto, pertambangan pasir besi luasan 5.000 hektare di Kabupaten Seluma, PT. Bukit Sunur luasan 800 hektare di Kabupaten Bengkulu Tengah (tambang batubara), dan terakhir PT. Anugrah Pratama Inspirasi (izin usaha pemanfaatan hasil hutan) luasan 42 ribu hektare di Kabupaten Mukomuko.

"Salah satu perusahaan tersebut malah adalah milik salah seorang cagub dan cabup yang notabene memang pengusaha perkebunan dan tambang," terangnya lagi.

Jika para cabup dan cagub adalah pengusaha atau didukung oleh pengusaha tambang dan perkebunan, Walhi khawatir keberadaan hutan di Bengkulu bakal terancam mengalami krisis ruang hidup.

Karena dari luasan 1,9 juta hektare wilayah Bengkulu jelas saat ini 900 ribu hektare adalah hutan yang tidak dapat diganggu gugat, 450 ribu hektare HGU, 200 ribu hektare pertambangan, 100 ribu hektare fasilitas umum. Tersisa hanya 350 ribu hektare untuk masyarakat Bengkulu.

"Jika dibagi untuk 1,8 juta jiwa penduduk Bengkulu, maka hanya akan kebagian seperempat hektare, padahal sebagaian besar adalah petani. Dimana lagi masyarakat dapat mengakses lahan untuk bertani," ujarnya.

Oleh karena itu Walhi mengajak masyarakat Bengkulu agar memilih calon yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan pengusaha.

"Untuk itu maka besok bersama masyarakat sampingan kita, Walhi akan melakukan kampanye di tiga titik, Simpang KM 8, Simpang Padang Harapan dan Simpang Lima Kota Bengkulu," jelas Firmanysah.

Firman menegaskan bahwa Walhi tidak mendukung salah satu calon, dan hanya mengkampanyekan masalah krisis ruang hidup yang mengancam Bengkulu. Sekalian mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suara secara tepat.

PHESI ESTER JULIKAWATI

0 komentar:

Posting Komentar