Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Luasan Bengkulu Hanya 18 persen Dapat Diakses Rakyat

Satu rakyat satu suara, 1 pengusaha 1000 ha tanah.

Bengkulu selain mendapat julukan kawasan Timur yang berada di wilayah barat karena ekonominya paling tertinggal di Indonesia Bagian barat, juga merupakan wilayah yang memiliki luasan sangat kecil hanya 1,9 juta hektar. Yang terbagi atas 2 kawasan :
1. Kawasan hutan seluas 900 ribu hektar lebih, yang terdiri dari kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Buruh, Taman Wisata, Hutan Produksi
2. Areal Peruntukan Lain 1 juta Ha. ini merupakan kawasan untuk ekonomi dan permukiman rakyat :
• Kuasa Pertambangan (KP) 200 ribu hektar
• Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar sawit, karet, kakao 450 ribu hektar.
• Perkantoran, jalan, Hunian, fasilitas public, dan lain-lain 100 ribu hektar.
• Tersisa wilayah kelola rakyat : 350 Ribu hektar

Kecendrungan Pemerintah
6 tahun terakhir kita sering sekali mendengar kepala daerah hingga presiden bahwa kita harus mendukung investasi, investasi di Indonesia naik, kedatangan investor sejahterakan rakyat. Namun yang terjadi justru terbalik. Berikut alasannya:

Kawasan Pesisir Bengkulu : dari tahun 2008 s/d 2010, sedikitnya 5 Izin tambang pasir besi dikeluarkan kepala daerah untuk investor asing dengan total luas keseluruhan. 10.988,29 Ha mendapatkan penolakan dari 7.900 jiwa warga pesisir bengkulu karena menghilangkan mata pencarian, merusak jalan, menimbulkan perpecahan dalam masyarkat dan merusak kawasan pemukiman.

Range Lereng Bukit barisan : seperti disebutkan diatas luas areal tambang di Bengkulu mencapai 200 ribu ha, dari luas diatas tambang baru bara dikuasai oleh 23 Perusahaan dari 30 izin dengan pembagian royalti sebesar Rp 1.5 miliar per tahun. Sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan asing dan nasional dan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi negara industri di Asia.
Aktivitas pertambangan di Bengkulu selain merusak ekosistem sungai dan infrastruktur jalan juga menjadikan Provinsi bengkulu sebagai daerah pengekspor sumber energi tetapi krisis listrik. pertambangan batubara juga menyebabkan petani harus meninggalkan kebun dan sawah karena tumpang tindih dengan kawasan yang dikuasai perusahaan.

Pegunungan Bukit barisan dan Hutan : merupakan kawasan taman nasional, hutan lindung, taman buruh, yang menjadi penyangga terakhir kehidupan masyarakat bengkulu, melalui kontrak karya telah diberikan kepada perusahaan asing asal Kanada seluas 230.000 ha dari bangkulu utara sampai kabupaten Kaur. Dan dari Bengkulu utara sampai Lebong kepada PT. Sumatera Copper asal Inggris.
PT Anugrah Pratama Inspirasi (API) memperoleh hak pengelolaan hutan menguasai 42 ribu hektar tanah di Kabupaten mukomuko, jika 4 ribu ini dibagi empat, artinya sebanyak 10.500 orang telah kehilangan hak akses terhadap tanah.

Kurun 3 bulan terakhir terdapat 8 ajuan Draft Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saat ini telah disetujui untuk melakukan aktifitas pertambangan dan perkebunan. Dengan luasan yang beragam mulai dari 42 ribu hektar hingga 10 ribu hektar, di Kaur, Seluma dan Benteng.

Kondisi Rakyat
Dari 1 juta Ha areal peruntukan lain hanya sekitar 350 ribu hektar lebih sisa tanah yang bisa di akses atau digunakan untuk rakyat. Apabila tanah tersebut dibagkian secara merata artinya seluruh masyarakat Bengkulu hanya kebagian ¼ hektar per kepala.
Jika asumsi penduduk Bengkulu tahun 2009 adalah 1,8 juta jiwa.
Hampir disetiap kampung konflik antar saudara terjadi karena rebutan tanah warisan 1 ha, sedangkan ratusan ribu ha diberikan oleh pemerintah ke Pengusaha, dalam tempo penguasaan minimal 25 tahun dan dapat diperpanjang, penduduk akan terus bertambah dan lahan sumber kehidupan rakyat akan terus berkurang, kondisi ini akan membuat rakyat semakin susah dari generasi ke generasi dan menghadirkan konflik yang berkepanjangan antara warga dengan perusahaan dan pemerintah.

Contoh Kasus Krisis Ruang Hidup
Dalam tulisan ini Walhi hanya akan melampirkan sedikit saja sebagai contoh kasus

Kabupaten Mukomuko
Banyak perkebunan besar sawit di Mukomuko, dengan luas HGU ratusan ribu hektar. Beberapa desa di sekitar kawasan, saat ini mulai mengeluhkan semakin menipisnya luasan desa, karena tanah desa telah habis digunakan perusahaan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Konflik antar warga dan perusahaan juga tinggi, walau saat ini bisa diredam oleh perusahaan dengan beragam pendekatan.
Tidak hanya itu, saat ini terdapat sedikit sekali sungai di Mukomuko yang dapat menyediakan air bersih bagi rakyat, selebihnya sungai di Mukomuko terindikasi tercemar oleh buangan limbah CPO. Penggunaan air isi ulang dengan gallon adalah alternative bagi rakyat.
Hasil riset Walhi untuk nelayan, saat ini mayoritas nelayan pinggir Mukomuko, Air Rami, Pasar Bantal, dan sekitarnya mengalami krisis hasil tangkapan dikarenakan ikan pinggir pantai beralih ke tengah laut karena tingginya sisa limbah CPO di laut pinggir. Tak jarang sering ditemui, ratusan ikan mati secara mendadak di beberapa muara di mukomuko.

Kabupaten Seluma
Konflik antara masyarakat dengan perkebunan besar dan pertambangan juga terjadi di kawasan Seluma,. Kebutuhan para investor akan syahwat bisnis begitu besar di kawasan ini, setidaknya 6 perusahaan pertambangan mengincar kawasan pesisir pantai Seluma, karena kawasan ini kaya akan mineral biji besi, dan beberapa zat radio aktif untuk pembuatan bahan baku pesawat. Masyarakat adat menjadi korban adalah hal biasa (informasi lebih lanjut baca: kabar dari Pulau 2009)
Tidak sedikit pula terjadi konflik dengan masyarakat yang merasa kawasan mereka diganggu. Banyak pula ditemukan investor yang tidak menghormati masyarakat setempat (ulayat), baik secara adat istiadat, pola kehidupan social, ekonomi, dan lain-lain.
PTPN VII hanya menyisakan kemiskinan bagi rakyat sekitar perkebunan, akibat tanah yang mereka ‘rampok’ mayoritas pendapatan ekonomi masyarakat setempat adalah ‘mencuri’ buah sawit di kawasan inti PTPN VII, kondisi ini tentu membuat aparat keamanan bersikap subversive. Tidak sedikit warga yang ditembak, dan meregang nyawa, hanya karena kebutuhan akan sesuap nasi. Ini imbas daripada tak ada llagi tanah yang dapat mereka akses untuk menopang hidup.
Saat ini masih banyak para pemodal yang mengantri dan mengincar tanah dalam jumlah besar di Kabupaten Seluma.

Kabupaten Kaur
Hal yang sama juga terjadi di Kaur, setidaknya saat ini 26.500 hektar kawasan perkebunan produktif milik rakyat telah masuk dalam rencana HGU PT Desaria Plantation mining, dan PT Sepang Makmur Perkasa untuk perkebunan sawit. Perkebunan ini meliputi 8 kecamatan di Kaur dan 100 desa masuk dalam kawasan HGU. Dengan pola 80 persen inti dan 20 persen plasma, sebuah perhitungan yang tidak menguntungkan rakyat.
Apabila perkebunan ini beroperasi dapat dipastikan, pengangguran akan semakin meningkat. Dan rakyat yang terlanjur menjual tanahnya akan menjadi penonton di luar gelanggang. Jika mereka direkrut menjadi pekerja, paling tinggi pada level security.
Pertambangan biji besi juga terjadi di Kecamatan Maje, yang merusak areal sungai sebagai basis matapencaharian masyarakat setempat.

Ruang Hidup dan Kepala Daerah
Bengkulu gegap gempita menyongsong Pemilukada serentak 3 Juli mendatang. Tidak dapat dipungkiri dana para kandidat tersebut berasal dari para pengusaha pertambangan dan perkebunan besar. Dengan kompensasi keringanan perizinan jika sang kandidat memenangkan pertarungan. Inilah yang dinamakan dengan relasi bisnis dan kuasa!!
Selanjutnya, sejauh ini tak satu pun para kandidat gubernur dan bupati menyinggung krisis ruang sebagai isu kampanye. Pada moment ini kami bersama rakyat korban tambang, dan korban ketidakadilan pengelolaan tanah yang tidak berpihak kepada rakyat, mengingatkan agar para calon pemimpin daerah mendatang, lebih memikirkan krisis ini ketimbang menghambur-hamburkan tanah ntuk kepentingan investasi yang memperkaya pelaku investasi bukan rakyat.

Berikut 8 Amdal perkebunan dan pertambangan yang sedang mengantri sejak 3 bulan terakhir menjelang Pilkada :

IZIN PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN YANG KELUAR SEJAK 3 BULAN TERAKHIR MENJELANG PILADA:

1. PT. Desaria Plantation Mining Luasan 16.400 Ha KAbupaten Kaur (Kelapa Sawit)
2. PT. Sepang Makmur Perkasa luasan 10 ribu hektar Kabupate Kaur (kelapa sawit)
3. PT. Mutiara Sawit Seluma luasn 20 ribu Ha
4. PT. Barick Gold Ltd luasan 230.000 ha (Kontrak karya, di kawasan Taman nasional Bukit barisan Selatan dan propinsi Sumsel) tambang emas
5. Karya Sawitindo Mas
6. PT. FamingLevto Pertambangan pasir besi luasan 5000 ha KAbupaten Seluma
7. PT. Bukit Sunur luasan 800 hektar kabupaten Bengkulu Tengah (tambang batubara)
8. PT. Anugrah Pratama Inspirasi (izin usaha pemanfaatan hasil hutan) luasan 42 ribu hektar kabupaten Mukomuko

Saat ini ada 324.200 hektar izin usaha HGU, KK dan KP yang sedang mengantri. Menjelang Pilkada

Dari total luasan Bengkulu ini rakyat hanya mampu mengakses 18,5 persen…….
Kesimpulan
Pada umumnya tiga contoh kabupaten diatas merupakan cerminan dari Propinsi Bengkulu. Watak dan karakter pemimpin yang begitu memuja investasi, dengan skema ‘perselingkuhan’ antara pemerintah, dan pengusaha untuk mengeksploitasi rakyat. Apalagi di momment menjelang Pilkada. Semakin dekat waktu Pilkada maka akan semakin tinggi pula daftar antrian pengusaha yang akan melakuan eksploitasi. Inilah relasi bisnis dan kuasa.
Pada akhir dari tulisan ini ada beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan bagi calon pemegang kebijakan di Bengkulu, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum:
1. Implementasi UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960
2. Penghentian pemberian izin bagi HGU, KK, dan KP
3. Mendata dan mendistribusikan tanah kepada rakyat
4. Pemerintah harus segera mempunyai rencana strategis agar segala kekayaan alam dan akses tanah berbasis rakyat
5. Harus segera dibuat draft tandingan untuk pemanfaatan hasil alam bagi kepentingan rakyat

Dikeluarkan : Walhi Bengkulu 2010

0 komentar:

Posting Komentar