Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Press realese setengah abad uu pokok agraria uupa no. 50 tahun 1960

Masalah agraria sepanjang zaman adalah masalah politik. siapa menguasai tanah, ia menguasai pangan atau ia menguasai sarana-sarana kehidupan! siapa menguasai sarana kehidupan ia menguasai manusia! 24 september 1960 presiden soekarno menandatangani Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UU ini diyakini merupakan satu-satunya yang tersisa instrumen hukum yang berpihak kepada kepentingan rakdjat. dalam amanat UU ini pemerintah mempunyai kewenangan besar untuk mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai penjajah dan tuan tanah secara berlebihan.

segera saja, ribuan hektar tanah dibagikan secara merata kepada rakyat miskin, petani, nelayan dan masyarakat adat, terutama di pulau Jawa sebagai pilot project. selanjutnya, cita-cita UUPA ini adalah mendistribusikan tanah secara langsung kepada kaum papah secara nasional dari sabang sampai merauke.
sayang konstelasi politik pada tahun 60-an tidak berpihak pada Soekarno dan rezimnya, dengan campur tangan agen-agen asing Soekarno dinonaktifkan, dengan G-30 S PKI, gerakan dewan jendral dan lain-lain. yang akhirnya, beralih kepada Soeharto.

ketika itulah ruh dari UUPA hilang UU ini tidak dihapus, namun bermunculanlah UU pesanan asing. diantaranya UU pertambangan, UU penanaman modal dan UU tentang hutan. ketiga UU ini pada prinsipnya melanggengkan investasi asing secara besar-besaran menguasai tanah nusantara. alhasil apa yang terjadi hingga hari ini? ribuan rakyat lapar, miskin tanpa tanah di rumah mereka sendiri.

Perlawanan masyarakat Bengkulu dengan PTPN VII yang telah merampas tanah mereka sejak 25 tahun yang lalu hingga mengantarkan 20 rakyat Bengkulu mendekam di jeruji besi, tewasnya ibu-ibu di Kuansing Riau oleh Brimob, pertambangan yang melanggar kaidah lingkungan hidup adalah contoh kecil dari ribuan konflik pertanahan.
Beberapa lembaga mencatat konflik pertanahan di nusantara ini terbilang tinggi saat ini mencapai 7 ribu kasus dengan pemenang terakhir mayoritas pengusaha kaya dan orang yang berduit. terdapat kasus pelanggaran HAM berat, sedang dan ringan. turunan dari konflik adalah kemiskinan yang menggurita ke segala sendi.

secara kuantitatif setidaknya 44 persen penduduk Indonesia adalah petani (SPI 2009) jumlah ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tanah sebagai modal utama bagi petani sangatlah penting. fenomena ini semakin menggila ketika ribuan izin usaha perkebunan skala besar dan pertambangan diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

buruknya tata kelola dan niat baik terhadap pengaturan tanah untuk rakyat ini semakin menipiskan ruang hidup bagi 237 juta jiwa rakyat Indonesia. liahtlah Jakarta sebagai contoh bukan tempat yang baik lagi saat ini bagi ruang hidup rakyat. polusi, pencemaran, banjir, kemiskinan semakin menjadi.

memang tidak ada harapan yang baik jika kita menggantungkan pada pengelola negara ditengah tingginya kebebalan mereka pada kebenaran. sebagai rakyat tentunya kita juga mempunyai jalan keluar bagi masalah ini. pertama, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengaktifkan badan otorita pertanahan. kedua, menjalankan amanat PP 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar. ketiga, meolak RUU pengadaan tanah untuk pembangunan yang berpihak pada kepentingan investasi (kapitalis). ditambah dengan niat tulus untuk negeri, tanpa ini semua, yang terjadi adalah keniscayaan dan penzaliman!!!

Kondisi Bengkulu
Propinsi Bengkulu memiliki luasan tidak kurang dari 1,9 juta hektar. Dengan pembagian wilayah, luas hutan 900 ribu hektar lebih, luas areal yang telah dikuasai oleh Kuasa Pertambangan (KP) 200 ribu hektar, luas areal yang dikuasai Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar 450 ribu hektar.

Selanjutnya, bila diasumsikan luasan untuk fasilitas umum seperti masjid, kantor pemerintah, jalan umum, perguruan tinggi, tanah milik TNI-Polri, dan lain-lain seluas 100 ribu hektar. Sementara kita asumsikan jumlah penduduk Bengkulu 2009 adalah 1,8 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 350 ribu hektar lebih sisa tanah yang bisa di akses atau digunakan untuk rakyat. Apabila tanah tersebut dibagikan secara merata artinya seluruh masyarakat Bengkulu hanya kebagian ¼ hektar per kepala.

Dari perhitungan sederhana ini dapat diprediksi bagaimana kondisi ruang hidup atau akses rakyat terhadap tanah semakin memperihatinkan. Ditambah lagi saat ini Pemerintah Bengkulu dari hari ke hari semakin membuka peluang lebar terhadap aktivitas penguasaan tanah dalam jumlah besar kepada perseorangan atau perusahaan, seperti pertambangan dan perkebunan.

Dari data yang dimiliki Walhi Bengkulu setidaknya, dalam tiga bulan terakhir terdapat 8 ajuan Draft Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang saat ini telah disetujui untuk melakukan aktifitas pertambangan, pemanfaatan hutan dan perkebunan. Dengan luasan yang beragam mulai dari 42 ribu hektar hingga 10 ribu hektar.

Sebagai analogi, PT Anugrah Pratama Inspirasi (API) memperoleh hak pengelolaan hutan menguasai 42 ribu lahan di Kabupaten mukomuko, jika 45 ribu ini dibagi empat, artinya sebanyak 11.250 orang telah kehilangan hak akses terhadap tanah.

Pernyataan sikap :
1. Cabut UU yang bertentangan dengan semangat UUPA
2. Mengaktifkan badan otorita pertanahan
3. menjalankan amanat PP 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar
4. meolak RUU pengadaan tanah untuk pembangunan yang berpihak pada kepentingan investasi (kapitalis).
5. DUKUNG SEPENUHNYA LANDREFORM DI INDONESIA sesuai UUPA NO.5 TH.1960.UNTUK MENGANGKAT DRAJAT HIDUP PETANI,CEGAH PENGKONVERSIAN LAHAN PERTANIAN,MENUNTUT REALISASI (BLT)BANTUAN LANGSUNG TANAH UNTUK RAKYAT,UNTUK MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN DAN MEMACU PERTUMBUHAN NASIONAL 10% B...ERBASIS PRODUKSI ,BUKAN PERTUMBUHAN NASIONAL BERBASIS KONSUMSI ,DAN STOP KREATIFITAS PEMERINTAH YG MENYENGSARAKAN RAKYATNYA
6. Kita menuntut pelaksanaan pembaruan agraria yang didasarkan pada tujuan yang terkandung dalam UUPA, yakni: 1) UUPA menjadi landasan pembangunan sistem hukum agraria baru menggantikan sistem hukum agraria kolonial; 2) UUPA meletakkan nilai-nilai baru sebagai penjabaran atas pasal 33 UUD 1945, yang berintikan bahwa pengaturan dan pengurusan masalah tanah dan sumber-sumber agraria dikerangkakan untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia; 3) Lebih dari sekedar sebagai sistem hukum agraria baru, kehadiran UUPA juga membawa kehendak untuk merealiasasikan kemerdekaan, kesejahteraan rakyat Indonesia, serta menghapuskan praktek-praktek eksploitatif pemerintah kolonial; 4) Dasar-dasar pengaturan dari UUPA sejatinya bertujuan untuk membawa kemakmuran, kebahagian, dan keadilan bagi rakyat Indonesia dengan merombak hubungan-hubungan sosial ekonomi warisan kolonialisme dan feodalisme yang bersifat merugikan dan menindas; dan 5) UUPA juga bertujuan untuk meletakkan dasar bagi terbentuknya kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria, serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan rakyat Indonesia dengan tanah dan sumber-sumber agraria.

0 komentar:

Posting Komentar