Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Perusahaan di Bengkulu Diminta Lengkapi Amdal

Perusahaan di Bengkulu Diminta Lengkapi Amdal

BENGKULU: Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bengkulu mengingatkan pengusaha di daerah itu untuk melengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Karena menurut UU No 32 tahun 2009 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) terhitung 3 Oktober batas tenggat waktu yang diberikan pemerintah untuk melengkapi dokumen Amdal bagi semua usaha, jika tidak akan diberikan sanksi,” kata kepala BLH Kota Bengkulu Fachriza, di Bengkulu, Sabtu 1 Oktober 2011.

Sementara itu, menurut dia, di Kota bengkulu setidaknya 90 persen pengusaha, perkantoran, rumah sakit, belum memiliki dokumen lingkungan.

Terkait persoalan tersebut BLH telah menyurati pelaku pengusaha untuk mengurus serta melengkapi dokumen Amdal jika hingga 3 Oktober 2011.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka pihaknya akan menunggu instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia mengatakan, sanksi dari kementerian berdasarkan UU 32 bisa berupa teguran, peringatan hingga mencabut izin usaha.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bengkulu juga telah membuat peraturan wali kota nomor 24 tahun 2011 tentang perusahaan untuk wajib usaha kelola lingkungan (UKL) dan usaha pemantauan lingkungan (UPL).

Dokumen Amdal, menurutnya, sebagai instrumen pengawasan yang menjadi ukuran pemerintah terhadap perusahaan atau usaha lainnya.

“Kami telah lama mengingatkan pelaku usaha, dengan cara mengirimi surat agar mereka melengkapi dokumen kelola lingkungan bagi perusahaannya tetapi hingga kini masih sedikit yang merespons positif, nanti jika tanggal 3 Oktober tidak juga ada niat turun instruksi menteri kita akan jalankan bukan salah pemerintah lagi,

Perusahaan wajib amdal itu meliputi rumah sakit, hotel, bengkel, pelabuhan, perumahan, jalan hotmix, ruko, tempat pembuangan akhir (TPA), begitu juga dengan perkantoran milik pemerintahan, swasta, mall, klinik, usaha peternakan hingga usaha pencucian mobil.

Ia mengatakan, berdasarkan keluhan maasyarakat enggannya mereka membuat dokumen lingkungan dikarenakan mahalnya jasa konsultan amdal yang harus dibayar.

Dikatakannya, jika perusahaan telah memiliki dokumen Amdal maka pemerintah akan secara rutin per enam bulan akan melakukan evaluasi. (antara)

0 komentar:

Posting Komentar