Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Pendemo PT. SIL Menangis, Gebrak Meja Di Depan Kapolres BU

ARGA MAKMUR – Warga pendemo PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) masih terus memperjuangkan lahan mereka yang terancam digusur. Kali ini mereka memenuhi undangan Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Harries Budiharto, S. Ik, M. Si untuk menyampaikan kondisi yang dialami warga.

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB kemarin (9/12), salah satu warga bernama Soewito meluapkan emosinya. Dia bahkan sampai menggebrak meja sebanyak tiga kali dan mengucurkan air mata di hadapan Kapolres.

“Saya yang menanam dan mengurus lahan itu. Saya tidak terima jika nantinya digusur begitu saja, lalu anak istri saya tinggal di kolong jembatan. Saya tidak mau seperti itu Pak,” ujar Soewito sembari memukul meja dengan suara tertahan karena menahan air mata.

Soewito sendiri memiliki 4 hektare lahan sawit yang dijadikan sumber utama penghidupan keluarganya. Kalau lahan itu digusur dan diambilalih PT. SIL, itu artinya dia harus merelakan mata pencahariannya.

Nasib serupa dialami Dewi. Dia memiliki 8 hektare kebun sawit yang sudah siap panen. Malangnya, lahan miliknya sudah terlanjur digusur menggunakan alat berat.

Jangankan mendapat ganti rugi lahan. Lebih ironis lagi, Dewi bahkan sama sekali tidak tahu kalau lahannya sudah digusur. Ia baru tahu setelah lahannya sudah gundul.

“Saya baru tahu kebun mau digusur dari tetangga kebun Pak. Saya langsung telepon pak Hendro (General Manager PT. SIL, red). Tapi nyatanya kebun saya langsung digusur tanpa adanya ganti rugi,” tutur Dewi dengan nada ketus.

Pertemuan sendiri sebenarnya berlangsung panas. Sekitar 50 warga yang datang ke sana terlihat tidak puas karena aspirasi mereka seperti tidak tertampung. Mereka juga menganggap tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

Bahkan pertemuan yang sempat terpotong karena waktu salat Jumat itu, sempat hamper diboikot warga. Awalnya mereka berniat ingin pulang dan meninggalkan gedung Mapolres sebelum pertemuan tumtas. Akan tetapi niat itu urung karena ada sebagian warga yang masih ingin melanjutkan pertemuan itu.

“Kami sebenarnya ingin bertemu dengan bupati. Kalau pembicaraannya seperti tadi itu (kemarin), lama-lama kami pasti kalah juga,” ujar salah satu warga sembari mengajak temannya pulang.

Kapolres sendiri juga sempat terlihat kesal, ia bahkan mengungkapkan jika polisi berkewenangan secara hukum untuk mengeluarkan warga dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL karena salah secara hukum. Namun polisi masih menginginkan penuntasan secara baik-baik.

“Saya bisa saja menghubungi Polda, minta bantuan 1500 orang personel. Saya tinggal bilang saja kalau mau usir warga dari HGU. Toh bapak-bapak bukan saudara saya. Tapi yang saya ingin penyelesaian baik-baik. Sekarang tinggal saudara-saudara mau saya bantu atau tidak,” tegas Kapolres.

Tiga Kesepakatan

Akhirnya pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, warga tidak akan melarang jika ada warga lain yang merelakan lahannya diganti rugi oleh PT SIL. Kedua, PT SIL tidak boleh menggusur lahan masyarakat yang belum disertai kesepakatan.

Ketiga, setiap melakukan penggarapan lahan, PT SIL harus didampingi polisi agar tidak masuk ke wilayah lahan warga yang belum dibebaskan. Bahkan, warga juga meminta bantuan dengan Kapolres untuk memediasi mereka agar bertemu dengan Bupati BU.

“Kami setuju Pak. Kami mengikuti saran bapak. Kami juga sangat ingin bertemu dengan bupati,” ujar masyarakat yang langsung disambut baik oleh Kapolres.

Tagih Janji Poltik

Terpisah, Dayan warga Desa Simpang Batu yang hadir kemarin mengaku sangat ingin bertemu dengan Bupati BU Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM. Mereka ingin menagih janji Pilbup lalu yang isinya akan mengesahkan desa mereka dan memberikan lahan 2.500 hektare untuk desa yang belakangan menyebabkan konflik karena ternyata masuk dalam lahan HGU.

“Sesuai kesepakatan waktu demo di Sandabi, kami ingin bertemu bupati. Kami ingin menanyakan kenapa sampai saat ini desa belum juga dibebaskan,” kata Dayan.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati BU Ir. Mian mengungkapkan, Pemda BU tengah bekerja keras memperjuangkan pengesahan Desa Simpang batu dan Lembah Duri. Pemda masih mengupayakan agar PT SIL bersedia menghibahkan lahan HGU untuk pengesahan desa. “Semuanya masih diproses,” tegas Mian.

Mengenai permintaan bertemu masyarakat, ia masih akan berkoordinasi dulu dengan bupati mencari waktu yang tepat.

Ganti Rugi Salah Sasaran

Disisi lain, beberapa masyarakat juga mengaku dalam pertemuan jika ganti rugi yang diberikan oleh PT. SIL atas lahan warga salah sasaran. Perusahaan itu justru memberikan uang ganti rugi pada masyarakat yang bukan pemilik lahan. Diduga hal ini yang memancing terjadinya bentrok masyarakat.

“Kalau masalah itu, Polsek sudah mendata dan akan segera kami tindak lanjuti,” demikian Kapolres.

Rapat yang dilakukan di aula Mapolres BU kemarin berakhir sekitar pukul 15.00 WIB. Warga akhirnya bubar dengan tertib menuju Ketahun. (http://harianrakyatbengkulu.com/?p=5970)

0 komentar:

Posting Komentar