Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Konglomerat Kuasai 454 Ribu Hektare Tanah Bengkulu

TEMPO.CO, Bengkulu - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu mensinyalir terdapat 121 konglomerat menguasai 454 ribu hektare tanah di Provinsi Bengkulu melalui hak guna usaha perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

"Terdapat 121 konglomerat menguasai tanah di Provinsi Bengkulu meliputi 208 ribu hektare perkebunan dalam bentuk hak guna usaha, 99 ribu pertambangan batubara dan 147 ribu pertambangan pasir besi dengan total 454 ribu hektare," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Kamis 19 Januari 2012.

Jika dibandingkan dengan 1,7 juta jiwa penduduk Bengkulu, kata Zenzi, untuk membahagiakan satu konglomerat masyarakat harus memberikan 99 ribu hektare tanah dengan perbandingan 121 konglomerat dan 1,7 juta jiwa penduduk Bengkulu.

Ia menambahkan di Provinsi Bengkulu terdapat empat kabupaten yang paling banyak memberikan tanah kepada perusahaan, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, dan Kabupaten Kaur. Meski keempat kabupaten itu mampu mendatangkan investor paling banyak, di empat kabupaten tersebut justru penyumbang orang miskin terbanyak di Provinsi Bengkulu.

"Tercatat dari beberapa data yang kami kumpulkan Bengkulu Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak miskin di Provinsi Bengkulu, yakni mencapai 38 ribu jiwa. Artinya tidak ada kontribusi dari investasi perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang menjadi pertanyaan besar, ada yang salah dalam mengurusnya," ujar pria yang pernah menempuh kuliah di Universitas Bengkulu ini.

Menurut Zenzi, perizinan kepemilikan tanah banyak dikeluarkan pemerintah daerah pada saat masa pemilihan umum dan kepala daerah pada rentang 2008 hingga 2010. Pada masa itu terdapat 75 ribu hektare tanah Bengkulu dikuasai perusahaan perkebunan. Sedangkan 175 ribu untuk pertambangan. Sementara masyarakat terlunta-lunta dengan kemiskinan.

Dengan data tersebut Zenzi berharap pemerintah mulai membuka mata untuk menghentikan pemberian izin bagi perusahaan asing dan swasta untuk mengambil tanah, tapi lebih memberikan kesempatan kepada petani untuk mengaksesnya.

0 komentar:

Posting Komentar