Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Korban Konflik Agraria 30 Orang Masuk Penjara

Komhukum (Bengkulu) - Walhi mengemukakan petani korban konflik pertanahan terbanyak ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara berada di Provinsi Bengkulu mencapai 38 orang.

"Dari data Walhi nasional mengemukakan petani korban konflik agraria terbanyak berada di Bengkulu menyusul Sulteng 20 orang, dan Lampung 14 orang," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Kamis (15/11/2011).

Ia menyebutkan sengketa agraria di Mesuji, Sumsel merupakan puncak gunung es dari ribuan konflik pertanahan di Indonesia dan berpotensi meletus setiap saat.

Selama ini perebutan kepentingan antara investor perkebunan dan pertambangan berhadapan dengan masyarakat ditunggangi oleh kekuatan politik, militer, polisi dan preman yang tergabung dalam Pamswakarsa.

Semua kepentingan itu terlalu berat pada keberpihakan terhadap investor sedangkan petani dibiarkan berdiri sendiri dan rentan terhadap kekerasan, pembantaian, pelanggaran HAM dan lemah.

Ia mengkhawatirkan jika rakyat selalu terjepit dan menjadi bulan-bulanan kekerasan seperti selama ini akan berbalik membuat rakyat gelap mata.Proses konflik ini menjadikan masyarakat berisiko terhadap kemiskinan.

Ia mencontohkan di Bengkulu dengan puluhan konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan mengakibatkan ribuan petani kehilangan wilayah kelola agraria mengakibatkan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan bunuh diri dengan motif kemiskinan.

Selama ini pemerintah tidak memiliki konsep pemecahan masalah secara menyeluruh lebih cendrung pada posisi mendinginkan lalu hilang tetapi memiliki potensi ledakkan yang mengerikan di tingkat rakyat setiap saat.

Guna menghindari potensi letupan itu Walhi Bengkulu tetap memilih jalur diplomasi dengan pemerintahan.

"Sekarang kami bersama tujuh petani sedang menghadap ke komisi II DPR RI menyampaikan persoalan konflik agraria yang dihadapi ratusan petani di Kabupaten Seluma dengan PT SIL perkebunan kelapa sawit," tambahnya.

Bengkulu terdapat puluhan sengketa pertanahan antara perusahaan dan masyarakat diantaranya PTSIL, PTPN VII, PT Bio Nusantara, PT DPM, PT SBA, hingga kini belum menemukan jalan keluar.

Ia menambahkan dengan predikat provinsi terbanyak memenjarakan petani karena sengketa agraria seharusnya Pemprov Bengkulu cepat mengevaluasi dan menentukan langkah melibatkan setiap komponen rakyat secara jujur dan terbuka serta tidak berat sebelah. (K-2- http://m.komhukum.com/detailk.php?id=17537)

0 komentar:

Posting Komentar