Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Bengkulu identifikasi konflik agraria

BENGKULU: Badan Pertanahan Nasional Bengkulu mulai Februari 2012 akan menggelar identifikasi konflik agraria, sedangkan hasilnya bisa diketahui dua bulan ke depan. “Kegiatan identifikasi konflik agraria itu, untuk mengatasi makin maraknya konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan besar seperti terjadi selama ini,” ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, Binsar Simbolon, Jumat (3 Februari).

Menanggapi hitungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu bahwa lahan di Bengkulu dikuasai pengusaha perkebunan dan pertambangan, dia mengatakan, ada cara pandang yang berbeda antara BPN dan Walhi.

“Tidak semua lahan dikuasai HGU dan pertambangan digarap secara menyeluruh, tapi ada juga yang dienclave (dikeluarkan dari peta) karena masyarakat tidak mau tanahnya diganti rugi,” ujarnya. Menurutnya, Walhi mungkin mempunyai metode sendiri dalam penghitungan tersebut, tapi itu tidak menjadi persoalan selagi komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan guna perbaikan ke depan.

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi menilai saat ini terdapat 20 titik rawan konflik agraria meliputi pertambangan dan perkebunan di daerah ini, perlu diantisipasi dini agar tidak meluas dan menghindari kerusuhan.
Ke-20 titik daerah rawan konflik tersebut, terjadi dalam 3 tahun terakhir sebagian besar justru tidak muncul dipermukaan, sehingga berpotensi untuk terjadi konflik secara besar-besaran.

Dia menjelaskan daerah rawan konflik agraria itu meliputi perusahaan perkebunan dan pertambangan akibat penyesatan dasar pembangunan ekonomi baik daerah maupun nasional dengan bahasa kebutuhan investasi serta di dukung oleh perundang-undangan yang berpihak pada penanaman modal. “Dampaknya, masa depan rakyat Bengkulu harus dimulai dengan kondisi 80% area budidaya dikuasai sekitar 49 perusahaan dan perkebunan dan 72 perusahaan pertambangan,” ujarnya.

Akibatnya, ruang kelola rakyat Bengkulu sebagian besar dikuasai pemodal jumlah seluruhnya mencapai 463,964 hektare yang terbagi atas kuasa pertambangan dan hak guna usaha (HGU), sedangkan jumlah penduduk Bengkulu mencapai 1,7 juta jiwa. Jumlah penduduk 1,7 juta jiwa jika dibandingkan dengan luasan Bengkulu mencapai 1,9 juta hektare, artinya Bengkulu telah memasuki masa krisis ruang hidup dalam hal ini tanah. 

Dari luas lahan 1,9 juta hektar di Bengkulu, 900 ribu hektare merupakan kawasan hutan, sedangkan 463.964,54 hektar dikuasai oleh perusahaan artinya dalam satu dekade ini rakyat Bengkulu hanya dapat mengakses tanah di wilayah itu kurang dari 0,8 hektar per kepala keluarga. 

1 komentar:

  1. tolong lah kepala daerah
    engkau yang seharusnya orang pertama mendengar,melihat dan seharusnya emgkau pulalah orang yang pertama membantu setiap keluh kesah dan jeritan rakyat yang membutuhkan uluran tangan mu dari tanah - tanah mereka yang emgkau berikan hak gunanya kepada perusahan yang sengaja datang untuk menjajah dan memperkaya diri mereka sendiri.sedang engkau sanggup melihat anak cucumu yang berasal dari kampung halamanmu sendiri hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka akibat lahan yang menjadi hak mereka di rampas.
    di mana hati nuranimu itu......
    di mana rasa iba dan pemikiranmu untuk rakyat mu yang telah memperjuangkanmu untuk menjadi seperti sekarang.....?
    jikalau engkau hanya bisa duduk dan melihat sambil tersenyum di antara air mata rakyatmu....ingat lah azab Ilahiii akan menunggumu ...

    BalasHapus