Sudah dua tahun masyarakat korban konflik perkebunan PT Sandabi Indah Lestari berjuang dalam mempertahankan hak mereka, banyak cara yang mereka lakukan mulai dari yang paling santun sampai pada meluapkan titik terakhir dari kesantunan yaitu kemarahan yang meraka luapkan dengan membakar fasilitas perkebunan, namun apa daya apapun aksi dan tindakan yang dilakukan masyarakat hanya menimbulkan reaksi biasa-biasa saja salah satu reaksi dari pera pemilik kebijakan dalam hal ini pejabat pemerintah dengan keluarnya surat rekomendasi perpanjang eks HGU PT Way sebayur ini bearti menutup mata atas hak-hak masyarakat yang ada di lahan tersebut sehingga akan menimbulkan gelindingan bola salju semakin besar.

Sebenarnya dalam memutuskan ini pemerintah darah seluma banyak memiliki pilihan karena  pemerintah daerah seluma sudah memiliki dasar-dasar kenapa lahan tersebut diperebutkan oleh dua belah pihak kalau kita melihat dasar kekutan PT Sandabi Indah Lesetari mengklim yaitu dengan dimenangkanya lelang Pada tanggal 9 Februari 2011 kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Jakarta IV (seperti yang tercantum dalam surat keputusan Bupati Seluma), melakukan pelelangan diantaranya hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan PT Way Sebayur  yang terletak di desa Lunjuk Kabupaten Seluma seluas 2812 ha sebesar 4.760.000.000.- yang dimenangkan oleh Munawar (Direktur PT Sandabi Indah Lestari).

Sedangkan dasar masyarakat menggarap lahan HGU PT Way Sebayur adalah  berdasarkan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 700/1035/II/BPP/2004 tentang Pencabutan Izin Perkebunan PT Way Sebayur atas dasar dari Tim Badan Pengawas Bengkulu dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berakhirnya HGU eks PT Way Sebayur

Pada bulan desember 2012 HGU Eks PT Way Sebayur akan berakhir sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten seluma berfikir ulang kemabali memberikan lahan yang telah di kuasai oleh masyarakat denga jumlah 529 kepala rumah tangga, apa bila pemerintah mengunakan azaz undang-undang 1945 yang mana pemerintah menjamin hak hidup layak atas warganya dengan deberikanya surat rekomendasi perpanjangan HGU Eks PT Way Sebayur maka pemerintah Kabupaten Seluma telah melangar undang-undang 1945.

Merunut pada luas wilayah Kabupaten Seluma 240.044 Hektar dan memiliki Luas kawasan Hutan 82.266 hektar sedangkan lahan yang di kuasai oleh perusahan perkebunan kelapa sawit berjumlah 13 perusahaan dengan luas kelolah mencapai 69.953,45 hektar maka hanya 20 % lahan yang dapat dikelolah oleh masyarakat seluma inberasarkan asumsi dengan jumlah penduduk kabupaten seluma yang berkisar 207.807 jiwa maka masyarakat kabupaten seluma hanya memiliki lahan 0,6 hektar per orangnya.

Bentuk Ketidakadilan 

Seperti diketahui dalam pemberian pepanjangan izin  harus lah mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan, sudah sangat jelas dikatakan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 47 Ayat 1 disebutkan “Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Pakai Atau Pembaharuan Diajukan Selambat-Lambatnya Dua Tahun Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Hak Pakai Tersebut”. Artinya dalam pemberian rekomendasi perpanjangan HGU, pihak pemerintah telah mengabaikan dan melanggar tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait  pemberian rekomendasi perpanjangan HGU yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma saat ini, posisi pemerintah justru tidak dalam posisi tidak tepat / tidak seharusnya akan tetapi posisi pemerintah saat ini jutrus lebih berpihak kepada pihak perusahaan. Seharusnya pemerintah kabupaten dalam melenyengarakan pembangunan harus berada dalam posisi netral,bukan lebih berpihak (condong) kepada investor (Investasi) atas nama pembangun.

Pemberian Rekomedasi Perpanjangan  kepada pihak perusahan salah bentuk ketidakadilan dan tidak melindungi keberadaan masyarakat justru mengacam hajat hidup masyarakat dan tidak ada perlindungan terkait hak atas tanah. Dalam undang- undang dijelaskan yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana dalam salah pasal disebutkan ( pasal 22 ) yaitu dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat. Artinya untuk apa insvestasi dalam rangka menddorong pembanguna jika kedepan justru harus mengorban hidup banyak khususnya masyarakat di 5 desa di kabupaten Seluma

Salah satu contoh yang akan memberikan pontensi kemiskinan di kabupaten seluma adalah  :

Karena sudah kita ketahui semua adalah apa bila lahan eks. HGU PT.Way Sebayur yang telah di telantarkan yang kini telah di miliki oleh masyarakat yang berjumlah hampir ± 500 KK terdiri dari 5 Desa telah memiliki dan mengarap  lahan sejak tahun 1992 sehingga semua mata pencarian mereka tergantung lahan tersebut, apa bila pemerintah memberikan perpanjangan HGU eks PT Way Seabyur kepada PT Sandabi Indah Lestari maka secara otomatis pemerintah daerah seluma telah menambah pontesi kemiskinan karena telah menghilangkan mata pencarian ± 500 KK. (abenk26@yahoo.com)