Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

BKSDA : taman buru digunduli perambah

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu hingga saat ini sebagian besar gundul akibat dirambah secara liar.

"Luas kawasan hutan buru di Bengkulu tercatat 9.035 hektare atau sekitar 75 persen gundul dan berubah menjadi kebun kopi, kelapa sawit dan karet masyarakat, kata Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Seluma Jaja Mulyana, di Bengkulu, Minggu.

Ia mengatakan, sejak 2012 kawasa itu sudah berangsur dihijaukan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari dua kabupaten tersebut.

Hutan taman buru di wilayah Kabupaten Seluma saat ini dirambah ribuan kepala keluarga (KK) dan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah sekitar 800 (KK).

Jaja mengatakan, hutan taman buru mulai dirambah masyarakat ketika terjadi reformasi di Tanah Air pada 1998.

"Masyarakat dari berbagai kabupaten di Bengkulu ramai-ramai membuka ke kebun di hutan terlarang tersebut sampai sekarang," ujarnya.

Pihaknya sudah berkali-kali menertibkan para perambah hutan taman buru tersebut, tapi setelah petugas dari BKSDA kembali ke Bengkulu. Mereka secara diam-diam kembali masuk ke dalam kawasan tersebut.

Namun ada juga pemerintah daerah dalam kawasan itu mengusulkan untuk status lahan hutan buru diturunkan menjadi hutan masyarakat karena ada beberapa KK warga memiliki kebun sejak zaman kolonial Belanda, teruta di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Wakil Bupati Bengkulu Tengah M Sabri mengatakan, pihaknya sudah mendata kebun warga yang sejak dulu masuk dalam kawasan tersebut dan ada rencan untuk mengusulkan status lahan tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak terkait termasuk menghadirkan camat dan para kepala desa yang arean perkebunanya masuk dalam kawasan itu," ujarnya.

Ada tiga desa yang perkebunan masyarakat masuk dalam kawasan hutan buru tersebut yaitu Desa Kota Niur, Desa Padang Siring dan Desa Pagar Gunung.

Namun sebelum kawasan itu resmi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, masyarakat yang bermukim dalam kawasan itu tidak boleh melakukan aktifitas.

Bila masih ada warga yang membuka lahan atau memlihara kebun dalam kawasan hutan buru tersebut, sudah melakukan pelanggaran hukum dan akan ditindak sesuai aturan.

"Kami masih berupaya untuk mengusulkan lahan kebun warga dalam kawasan itu status lahannya diturunkan, tapi kebun masyarakat itu akan didata tim terpadu," ujarnya.(ANT)

0 komentar:

Posting Komentar