Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

BPK : Indonesia darurat SDA dan lingkungan

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Ali Masykur Musa mengatakan Indonesia sudah darurat sumber daya alam dan lingkungan.

"Penyebabnya, banyak pengusaha pertambangan dan kehutanan kurang bertanggung jawab sehingga merugikan negara dan lingkungan," kata dia, pada kuliah umum di Universitas Bengkulu, Senin.

Ia menjelaskan, di era Orde Baru terjadi eksplorasi minyak dan gas yang berlebihan sehingga generasi kini menanggung beban. Bahkan Indonesia kini sudah keluar dari keanggotaan OPEC karena saat ini sebagai konsumen bukan lagi produsen.

Sementara Era Reformasi, lanjut dia, terjadi eksplorasi berlebih pada pertambangan terutama batu bara sehingga Indonesia mengobral bahan bakar tersebut ke negara lain.

"Ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berkepanjangan sehingga perlu segera diatasi," kata dia.

Ali Masykur juga menjelaskan masalah pokok yang dihadapi negeri ini salah satunya adalah buruknya tata ruang sebagai basis penyelenggaraan pembangunan.

"Indonesia dianugerahi geografi yang mengandung berbagai macam kekayaan sumber daya alam, baik yang tersimpan di laut maupun di bawah dan di atas permukaan tanah," katanya.

Di laut, terdapat kekayaan ikan dan potensi termasuk pertambangan. Di atas permukaan tanah terdapat kandungan deposit berbagai jenis mineral yang luar biasa besar.

Namun, lanjut dia, tata kelola dan pola pemanfaatan sumber daya alam itu sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

"Hutan-hutan digunduli, gunung-gunung dipangkas, tanah digali dan disingkap untuk kepentingan pertambangan. Akibatnya, daya dukung lingkungan hidup merosot dan Indonesia rentan terhadap panen bencana," kata dia.

Ali Masykur yang per Juni 2013 efektif menjadi Ketua Kelompok Kerja Ausit Lingkungan BPK se-dunia (working Group on Environmental Audit INTOSAI), menyatakan prihatin terhadap sektor kehutanan dan pertambangan yang merusak lingkungan serta melakukan perbuatan tidak terpuji baik terhadap negara maupun lingkungan.

"Terhadap negara, banyak pelaku usaha sektor pertambangan dan kehutanan yang melakukan tidak terpuji dengan mengemplang royalti atau melaporkan pembayaran yang tidak semestinya," kata dia.

Mereka juga, lanjutnya, menyerobot kawasan hutan, merambah hutan tanpa izin, tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak merehabilitasi lahan pascatambang.

"Ini menjadi 'concern' BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak 2009 BPK fokus melakukan audit lingkungan di sektor pertambangan dan kehutanan dan telah mendapatkan berbagai macam temuan, sebagian telah diteruskan ke aparat penegak hukum karena indikasi tindak pidana," terang dia.

Menjawab pertanyaan mahasiswa tentang keterbukaan informasi di BPK, Ali Masykur yang mantan anggota DPR dua periode itu mengatakan setelah diserahkan ke DPR atau DPRD sudah menjadi hak umum.

"Dulu memang pernah dibuka begitu saja, tetapi ada orang nakal yang memanfaatkan," katanya.

Sekarang, lanjut dia, jika ingin memperoleh data bisa dengan menyebutkan identitas jelas dan membuat pernyataan tidak akan menyalahgunakannya.

Selain memberikan kuliah umum, Ali Masykur Musa juga melakukan penanaman pohon di Pantai Panjang Kota Bengkulu.

1 komentar:

  1. Meskipun sudah terlanjur parah, tetapi jangan menyerah. Ayo mulai sekarang bantu kami Greenpack untuk menjadikan indonesia lebih hijau. Katakan tidak pada styrofoam. Kunjungi Greenpack di sini http://www.greenpack.co.id/

    BalasHapus