Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Walhi : Bengkulu butuh caleg berwawasan lingkungan

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Bengkulu membutuhkan calon anggota legislatif yang berwawasan lingkungan, mengingat tingginya ancaman bencana lingkungan dan konflik sosial.
"Kami mendukung calon legislatif yang pro-pelestarian lingkungan hidup. Ancaman bencana ekologis dan konflik sosial yang tinggi harus menjadi dasar pijakan untuk regulasi yang baik," kata Direktur Walhi
Bengkulu Beny Sunandar di Bengkulu, Jumat.
Ia mengatakan konflik sosial yang terjadi di masyarakat akibat kesalahan pengelolaan agraria yang didominasi oleh pertambangan batubara serta perkebunan terus menimbulkan dampak negatif.

Tahun politik, menurut Beny, menjadi krusial bagi masa depan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu.
Walhi menemukan adanya kecenderungan dikeluarkannya izin usaha perkebunan maupun pertambangan saat menjelang pemilihan kepala daerah yang diakhiri dengan kemenangan sejumlah calon petahana atau "incumbent".

Beberapa fakta pada 2010 hingga 2011, yang merupakan tahun pemilihan kepala daerah, ada 27 izin usaha pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara, 11 izin di Kabupaten Muko-Muko, dan 7 izin di Kabupaten Kaur.

Selain itu, Gubernur Provinsi Bengkulu juga mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

"Akibat izin ini kami mengidentifikasi sejumlah daerah aliran sungai yang akan rusak parah yang rentan menimbulkan bencana alam," katanya.

Catatan pengelolaan buruk sistem agraria terbukti dari luas areal peruntukan lain atau yang dapat dikelola seluas 1,05 juta hektare.

Dari luasan itu seluas 463.964,54 hektare sudah dikuasai pemodal, umumnya dalam bentuk hak guna usaha dan izin usaha pertambangan.

"Luas areal tersisa 593.942 hektare jika dibagi dengan jumlah penduduk yang mencapai 2 juta jiwa, maka setiap orang tidak sampai 0,5 hektare," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Walhi mendesak pemerintah agar menghentikan izin baru bagi pertambangan dan perkebunan.

Kajian Walhi, terdapat 21 titik rawan konflik agraria akibat pengelolaan lahan yang tidak berkeadilan tersebut.

"Pemerintah harus tegas mengambil sikap politik strategis memulihkan hak masyarakat Bengkulu atas tanah," katanya.

Selain itu Walhi juga menyoroti kerusakan hutan yang cenderung dibiarkan oleh pemerintah.

Contoh kasus di Kabupaten Lebong dimana seluas 7.895 hektare hutan lindung dan 2.970 hektare hutan konservasi sudah rusak.

"Padahal daerah ini sudah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, jadi sangat ironis dan paradoks," katanya.
Di Kabupaten Mukomuko tidak kalah parah kerusakannya. Dari 86.012 hektare kawasan hutan di kabupaten itu 22.950 hektare telah rusak.

 Walhi juga mendesak pemerintah daerah mencabut tujuh izin pertambangan batubara di dalam kawasan hutan Mukomuko, karena akan merusak 36.000 hektare areal lindung.

"Ada tujuh izin pertambangan batu bara yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko itu berada di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi," katanya. (Antara)

0 komentar:

Posting Komentar