Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

WALHI Bengkulu: Stop Regulasi Pertambangan dan Perkebunan

PerspektifNews, Bengkulu – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu menyatakan, bahwa seluruh perusahaan perkebunan dan pertambangan yang berada di Provinsi Bengkulu tidak mempunyai niat baik untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, bagi WALHI Bengkulu, adalah penting bila Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengambil sikap politik yang strategis dalam rangka memulihkan hak-hak rakyat Bengkulu atas tanah mereka. Selain itu, WALHI juga mendesak Gubernur para Bupati untuk menghentikan seluruh proses regulasi perkebunan dan pertambangan di Bengkulu.
Pada bagian lain dalam rilis yang diterima PerspektifNews pada (30/5), WALHI Bengkulu menyatakan menolak calon legislatif dan kepala daerah yang tidak memahami kajian terhadap lingkungan hidup yang berkesinambungan.  Hal itu bagi WALHI adalah penting, mengingat terdapat kecenderungan dikeluarkannya izin usaha perkebunan maupun pertambangan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada).
Pernyataan WALHI Bengkulu pada rilisnya tersebut, didasarkan pada hasil penelitian lembaga itu terhadap pelaksanaan industrialisasi di bidang pertambangan dan perkebunan serta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat di provinsi itu, dimana populasinya berjumlah 2 juta jiwa.
Menurut WALHI Bengkulu, dengan provinsi yang memiliki Area Peruntukan Lain (APL) seluas 1.057.906 hektar, para pemilik modal menguasai 463.964,54 hektar yang kemudian digunakan bagi kawasan industri di Provinsi Bengkulu, dimana didominasi oleh pertambangan batubara serta perkebunan kelapa sawit dan karet. Aktivitas penambangan batubara, bagi WALHI Bengkulu, berpengaruh pada mutu air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas, serta DAS Dikit Seblat. Selain itu, hasil penelitian WALHI Bengkulu menunjukkan, bahwa terjadi peningkatan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan tingkat keasaman (pH).
Sedangkan aktivitas perkebunan kelapa sawit dan karet, menurut WALHI Bengkulu, menyebabkan adanya peningkatan senyawa organik pada air, adanya sisa-sisa pestisida pada DAS, peningkatan zat yang tersuspensi dan terlarut, peningkatan kadar amoniak, peningkatan kadar minyak dan lemak, serta adanya pengaruh tingkat keasaman (pH). DAS yang terkena aktivitas industri perkebunan ini adalah DAS Dikit Seblat, DAS Bengkulu-Lemau, badan Sungai Pisang (Ipuh), Sungai Betung (Muko-muko), Sungai Simpang Tiga (Tais), Sungai Bengkulu, dan Sungai Sinaba (Ketahun).
Dalam catatan WALHI Bengkulu, terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Talo Pino yang memberikan contoh buruk dengan memanfaatkan aparatur negara untuk menguasai wilayah dan menyingkirkan warga. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PTPN VII Talo Pino adalah dengan mengkriminalisasi warga yang mempertahankan lahannya, penggusuran paksa untuk melegitimasi penguasaan tanah, praktik ganti rugi, dan pelanggaran HAM lainnya.
“Karena PTPN VII Talo Pino adalah BUMN, maka mempunyai kemudahaan dalam penggunaan aparatus negara. Contohnya, tahun 2010 telah memenjarahkan 20 warga, menghilangkan mata pencarian puluhan kepala keluarga, serta memutus sekolah anak anak di sekitar perkebunan. Contoh lainnya yaitu Ibu Yus, dimana makam suami beliau terdapat di sela-sela pohon kelapa sawit, karena kebun warisan dari almarhum suaminya itu digusur paksa oleh PTPN VII, sedangkan dia sendiri bekerja sebagai buruh kebun di PTPN,” kata salah seorang juru bicara WALHI Bengkulu.
Meningkatnya Konflik Sosial
Menurut WALHI, dampak lain dari kebijakan industrialisasi pertambangan dan perkebunan di Provinsi Bengkulu adalah meningkatnya konflik sosial di berbagai daerah, yang dipicu oleh adanya penambangan sumber daya alam, sengketa tanah, dan lain-lain. Dalam catatan WALHI terdapat 3 perusahaan tambang dan 18 perusahaan perkebunan yang menjadi penyebab munculnya berbagai konflik di Provinsi Bengkulu.
Pada bagian lain, menurut analisa WALHI, konflik sosial di Provinsi Bengkulu juga tidak lepas dari peran kepala dearah yang sering membuat kebijakan-kebijakan berefek pada kerusakan lingkungan. WALHI memberi contoh kasus di Kabupaten Lebong yang memiliki luas area 134.834,72 hektar, dimana terdiri dari 20.777,40 hektar hutan lindung dan 114.057,72 hektar berupa hutan konservasi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan adanya seluas 7.895,41 hektar hutan lindung dan 2.970,37 hektar cagar alam, telah mengalami kerusakan.
“Contoh lain adalah yang terjadi di Kabupaten Muko-muko, dimana terdapat hutan seluas 86.012 hektar, tetapi telah mengalami kerusakan sampai 22.950 hektar atau sebesar 26.68 persen, dimana diakibatkan oleh diterbitkannya izin oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat,” ujar juru bicara WALHI Bengkulu.
Pada bagian lain yang bagi WALHI Bengkulu juga penting adalah terdapatnya kecenderungan dikeluarkannya izin usaha perkebunan maupun pertambangan saat menjelang Pemilukada, yang kemudian diakhiri dengan kemenangan beberapa incumbent. Pandangan WALHI itu didasarkan atas temuan beberapa fakta pada tahun 2010-2011, yaitu dikeluarkannya 27 izin usaha pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara, 11 izin di Kabupaten Muko-Muko, dan 7 izin di Kabupaten Kaur. Selain itu, pihak Gubernur Provinsi Bengkulu juga secara langsung mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bagi perusahaan-perusahaan pertambangan serta perkebunan yang mempunyai andil pada rusaknya lingkungan hidup.

0 komentar:

Posting Komentar