Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

ANALISA KASUS SKEMA PROGRM KEMENTRIAN PERTANIAN REVITALISASI PERKEBUNAN SAWIT (KPEN-RP)




Tanggal 3 Juli 2013
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan meluncurkan program revitalisasi sawit di Desa Durian Amparan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Penanaman sawit secara simbolis di atas lahan seluas 2.948 hektare yang dikelola sebanyak 1.472 kepala keluarga itu menandai peluncuran program tersebut. "Dengan program kemitraan ini, bibit yang ditanam petani disediakan perusahaan avalis, dengan kualitas bibit terjamin unggul," tambahnya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Ricky Gunarwan mengatakan revitalisasi tanaman sawit dengan sistem avalis menempatkan petani sebagai "penanam saham" "Seluruh pembiayaan dijamin avalis, petani sebagai penanam saham berupa lahan," tuturnya.
Program untuk 1.472 kepala keluarga tersebut kata dia tersedia pembiayaan Rp107 miliar dari BRI yang dijamin PT Sandabi Indah Lestari (SIL) sebagai avalis. Proses penanaman hingga panen pada lima tahun mendatang dibebankan bunga bank sebesar 6 persen yang disubsidi pemerintah, lalu pada lima tahun berikutnya akan diberlakukan pola komersial. "Selama 10 tahun produksi, pembagiannya sebesar 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk perusahaan, selanjutnya setelah 10 tahun, 100 persen untuk petani," ujarnya. (AntaraNews)



ANALISA KASUS
SKEMA PROGRAM KEMENTRIAN PERTANIAN
REVITALISASI PERKEBUNAN SAWIT (KPEN-RP)


               
Ket :
P1        : Perusahaan sebagai avalis (penjamin) menyediakan Bibit pada petani, dgn luas lahan 2.948 ha yg dikelola sebanyak 1.472 KK
P2        : seluruh pembiayaan dijamin oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 107 M
P3        : Pemerintah menjamin bunga sebesar 6% selama 5 tahun mendatang "5 tahun mendatang akan memakai pola komersil Selama 10 tahun produksi, pembagiannya sebesar 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk perusahaan, selanjutnya setelah 10 tahun, 100 persen untuk petani,
PEMBAHASAN/ Analisis
Kronologi/Latar Belakang
1. Dasar Hukum Program
·         Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.06/2006
·         Peraturan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140/7/2006
Program revitalisasi perkebunan ini telah dimulai semenjak 2007 yang bertujuan mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui aktivitas peremajaan, perluasan dan rehabilitasi kepada tiga komoditas (kelapa sawit, karet dan kakao). Kebijakan ini menggunakan pendekatan pola inti rakyat dan plasma dengan melibatkan perusahaan perkebunan dengan petani.
Revitalisasi perkebunan ini telah dilaksanakan dua tahap yaitu tahap pertama 2007-2010 dan tahap kedua 2011-2014. Untuk tahap pertama, target luas lahan perkebunan yang direvitalisasi mencapai 2 juta hektare. Terdiri dari kelapa sawit ditargetkan 1,5 juta hektare, karet seluas 300 ribu hektare, dan kakao seluas 200 ribu hektare.   Dari target dua juta hektare tersebut yang dapat  terealisasi 165.241 hektare atau sekitar 11% hingga akhir 2010.
tapi apa yang terjadi sampai dengan saat ini, dari tahun 2006 saat program ini pertama kali diluncurkan, belum ada terlihat masyarakat petani yang telah menikmati hasil dari program tersebut,karena dengan program non mitra dan mitra membuat para petani kesulitan mendapatkan dana pinjaman tersebut secara non mitra (langsung petani), sehingga para masyarakat petani seperti “dipaksakan” harus mencari perusahaan perkebunan sebagai penjamin (mitra).


kebijakan ini juga sesungguhnya sangat merugikan para petani, karena :
1. Petani mandiri/swadaya seakan dipaksa harus bermitra dengan perusahaan agar mendapatkan pinjaman dari Bank utk membantu menggarap lahan, sementara petani non mitra jangan berharap dapat mengajukan pinjaman apabila tidak mempunyai penjamin (avalis)/ “ Bapak Angkat”.
2. Program dan kebijakan ini bersifat “ Pola Satu Atap”Dalam mekanisme program ini kami melihat justru pihak petani lebih cenderung dirugikan dan pihak perusahaan jauh lebih diuntungkan, karena tidak mungkin pihak perusahaan memberikan pinjaman tanpa jaminan,karena pihak Bank juga tidak akan merealisasikan uang tersebut apabila tanpa memenuhi prosedur-prosedur,seperti :
·         Biasanya dalam program ini petani harus menyerahkan kepemilikan kebun sebagai jaminan utang yang nantinya diserahkan pada bank dan produksi sawit petani mesti harus menjual pada pihak perusahaan dalam hal ini (PT.SIL) dengan harga yg ditetapkan perusahaan. Seperti pada kasus PTPN XIII di Kalimantan Timur Artinya, jika program ini berjalan maka petani harus menanggung utang selama kurang lebih 15 tahun bila ditafsir mencapai Rp. 120 Juta dari utang awal (Jika utang pada perusahaan, maka biasanya perusahaan akan memberikan utang  pada petani lebih dari standar biaya penanaman bahkan mencapai 2x lipat). Padahal bila kewajiban replanting dilaksanakan sendiri petani hanya menelan dana sebesar Rp. 20 Juta untuk pembelian bibit dan perawatan kebun hingga mampu produksi.
3. Jika terjadi kegagalan dalam pengelolaannya yang berakibat bangkrutnya perusahaan dalam hal ini PT. SIL sebagai pihak avalis (penjamin) petani, resikonya pihak bank akan menyita semua asset termasuk jaminan pinjaman milik petani.
4. Belum adanya komitmen yang serius dalam jaminan penyediaan bibit unggul, pupuk, dll.
5. Pihak perusahaan menyerahkan pengelolaan manajemen satu atap dan petani sawitn pemilik lahannya masing-masing, jadi pihak perusahaan bisa lepas tangan saat ada masalah.
Berdasarkan analisa ini kita menilai program Revitalisasi yg diluncurkan oleh pihak Kementerian Pertanian merupakan suatu paket program yang telah dirancang untuk memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik perusahaan dan merampok tanah warga sekaligus mempersempit lahan usaha masyarakat.













0 komentar:

Posting Komentar