PRESS RELEASE HARI BUMI 5 JUNI 2013

HARUSKAH ALAM MENANGIS ATAU MEMBERONTAK

Walhi Bengkulu, PKMR, KKB UMB, DPM FE UMB, PAMI Bengkulu, Puskaki Bengkulu, BEM KBM UNIB, BEM KM UNIVED, PMII Bengkulu

 Kata lingkungan hidup sering kita dengar hampir setiap hari akan tetapi apa sebenarnya lingkungan hidup tersebut ?, sesuai dengan yang di dalam peraturan pemerintah No 23 tahun 2007 ialah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya, itulah mahluk hidup.

Kalau kita maknai lingkungan hidup pada peraturan pemerintah No 23 tahun 2013 maka kesatuan dari ruang semua benda dan kesatuan mahluk hidupnya dapat melangsungkan kehidupanya, namun apa yang terjadi sekarang mahluk hidup tidak dapat lagi melakukan kehidupanya baik secara normal maupun secara tidak normal, di sebabkan oleh kerusakan yang terjadi sekarang, kerusakan lingkungan terjadi bukan serta merta terjadi namun ada beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu faktor alami dan faktor bantuan tangan jahil manusia. Yang mana bersifat bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain.

Konflik lingkungan Bermunculan

Provinsi bengkulu memiliki luas 1.987.870 Ha dengan jumlah penduduk sudah mencapai 2 juta jiwa sangat rentan dengan bencana alam baik itu bencana secara alami maupun bencana yang di akibatkan oleh bantuan tangan manusia apa lagi kalau melihat fenomena terjadi sengketa manusia dengan hewan seperti terjadi akhir ini harimau mulai memasuki pemukiman masyarakat, kenapa ini terjadi di karenakan ruang hidup mereka telah di ambil oleh manusia. Kalau melihat data walhi yang mana wilayah koridor mereka (hewan) telah habis, dapat di buktikan oleh perambahan kawasan baik dari masyarakat ataupun perusahan perkebunan dan pertambangan disekitar TNKS kabupaten muko-muko seperti : PT Borneo SM 1.400 Ha, PT Muko-muko maju sejahtera 2.300 Ha, PT Trina Mas Abadi 16.000 ha, PT Arya WF 7000 Ha, PT Arang Penawai 4.000 Ha,  PT. Bukit Resoure 2.700 Ha dan PT. Prakarsa Nursa 2.900 Ha.

Kalau melihat dari jumlah habitat harimau sumatera hanya sekitar 400 ekor jumlah ini akan terus menurun apabila kawasan koridor mereka terus mengalami deforestasi yang mana selama ini menjadi koridor mereka antar hutan lindung bukit gadang dengan TNKS. Sehingga sangat wajar apabila antar tahun 1998 sampai 2012 jumlah kasus ini berjumlah 583 kasus dan mengakibatkan 2 orang meninggal dan 7 orang luka-luka.

Penjahat lingkungan Berjubah Penolong APBD

Kenapa dikatakan dengan sebutan penjahat lingkungan dikarenakan, tingkah laku yang mereka sama seperti penjahat kriminalitas, yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, siapa saja yang menghambat akan dimusnakan baik itu manusia ataupun hewan.

Sehingga walhi menyimpulkan bahwa industri yang di Bengkulu turut banyak berkontribusi dalam melakukan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Dari 59 HGU dan 72 izin pertambangan yang ada di pemerintah provinsi, bukan menciptakan lingkungan yang kondusif melainkan membuat gejolak yang terjadi. Baik gejolak antara manusia dengan manusia akan tetapi manusia dengan hewan. (gajah, harimau, dll)

Dari 131 perusahaan penguasa tanah areal budidaya di bengkulu, layak kita sebut sebagai penyumbang kerusakan terbesar ada 10 perusahaan karena mereka memiliki kawasan terbesar salah satunya dipegang oleh PT. Desaria Plantion Mining, PT. Dinamika Selaras Jaya, PT. Ciptamas Bumi Selaras, PT. Sepang Makmur Perkasa di Kabupaten Kaur, group sipef (PT.Agro Muko, PT. Mukomuko agro)  PT.Agrecinal, PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi di kabupaten Muko-Muko, PT. Sandabi Indah Lestari berada di dua wilayah Bengkulu Utara dan Seluma dan PT. Mutiara Sawit Seluma di kabupaten Seluma. Sedangkan untuk pertambangan 10 konsensi terluas dipegang oleh Group Fine wealthy Limited (PT. Famiaterdio nagara, PT. Faminglevto bakti abadi, PT. Benjana Inti Alam) di kabupaten Seluma, PT. Asia Hamilton resources, PT. Bumi Hamilton Resources, PT. Berangas Prima South, PT. Maha Bara karya, PT. Bukit Resources di kabupaten Kaur dan Group Firman Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.

Dari 131 perusahaan, Kusuma Lingga Wijaya, Denny, Matthew. T. Adams, Sukardi, Rudi rahmad Kurniadi, Tri Boewono, Sonny Adnan, Taufik Djaunadi, Dani harno Wijoyo, M. Yasin 10 konglomerat pemilik konsensi terbanyak, sebagian dari daftar diatas merupakan nama yang muncul sebagai rekanan Pemilik modal asing.

Kerusakan lingkungan di Bengkulu

Banyak hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin marak terjadi dikarenakan memang tidak ada niat dari pemerintah untuk menghentikan atas kerusakan itu, dari beberapa kasus di Bengkulu tidak ada resolusi yang ditawarkan sehingga dapat penyelesaikan kerusakan lingkungan. Sedangkan kerusakan terus terjadi seperti :

·         Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat limbah – limbah besar yang dilakukan oleh pihak Perusahaan yang mengancam hajat hidup orang banyak. Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh industri batubara antara lain meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan ion hidrogen dalam air yang dapat menurunkan pH. Masalah ini dapat dikurangi dengan cara pengolahan limbah yang standard dan minimisasi kebakaran.

·         Kerusakan HUTAN yang selalu diserobot oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan bencana besar, longsor, kekeringan, banjir dan lain-lain

·         Kerusakan Daerah Pesisir oleh pihak Perusahaan yang mengakibatkan ABRASI besar-besaran di daerah pesisir

·         Ditambah lagi regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memberikan karpet merah kepada PENJAHAT LINGKUNGAN TERSEBUT

 Aktor Perusak lingkungan Tidak Langsung

Selain para perusahaan yang secara langsung menghancurkan lingkungan ada aktor lain melakukan kerusakan secara tidak langsung yaitu para kepala pemerintah dan anggota dewan yang ada di Bengkulu Kenapa ini kita katakan perusak lingkungan karena mereka turut andil dalam memberikan keleluasaan terhadap perusahaan yang ada di Bengkulu. Adapun hal lain yang membuktikan merka turut merusak lingkungan yaitu mereka sulit sekali membahas Kebijakan lingkungan yang diproduksi oleh Pemerintah dan DPR/DPRD saat ini masih kental dengan corak eksploitatif, liberal, berorientasi pasar, mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Fakta lainnya, menunjukan yaitu apabila ada perlawanan rakyat dalam mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah kelola, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara.

Misalnya, proses pengadilan terhadap Anwar Sadat (Direktur WALHI Sumsel) menjadi bukti nyata upaya pembungkaman terhadap aktivis. Tentu saja peran modal (kapital) tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini walaupun masih banyak lagi contoh lain terkait mengungkap para pengrusak lingkungan.