Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Transaksi Suara dan Sumberdaya Alam

Bengkulu , 30 Maret 2014, Menemukan ketimpangan pengusaan lahan dan korelasinya dengan politik, WALHI Bengkulu menggelar konferensi pers, Di kantornya Jl. Museum no. 5 kota Bengkulu. Seperti yang diungkap oleh Fery Vandalis, Divisi penguatan Organisasi dan Jaringan WALHI Bengkulu, “”Dengan melihat Luas Provinsi Bengkulu 1.987.870 Ha dengan jumlah penduduk sudah mencapai 2 juta jiwa sedangkan areal peruntukan lain hanya (APL) 1.057.906 ha dari jumlah APL ini sudah dikuasai pemodal mencapai 463.964,54 Ha hanya tersisi 593.942 Ha yang dapat di kelolah oleh masyarakat Bengkulu baik untuk wilayah pemukiman, jalan, perkatoran, bertanidan lain-lain”.

Lebih lanjut Fery menjabarkan bahwa “” Sejauh ini ada 155 perusahaan pertambangan dan perkebunan di provinsi Bengkulu yang di keluarkan izin usaha dari kepala daerah masing-masing kabupaten, terbagi dari 60 perusahaan perkebunan dan 95 perusahaan pertambangan. Yang potensi berkonflik dengan masyarakat sebanyak 24 perusahaan pertambangan maupun perkebunan dan yang bermasalah dengan kawasan hutan sebanyak 30 Perusahaan pertambangan”.

Dalam kesempatan yang sama hadir , Zenzi Suhadi manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI Nasional, “Masalah hukum dan konflik yang membelit perusahaan sering kali dijadikan ajang transaksi oleh elit politik melalui perangkatnya di eksekutif dan legislatif dengan menerbitkan undang undang dan peraturan yang menjadi media pengampunan terhadap kesalahan perusahaan. Tidak itu saja momentum politik juga dijadikan ajang untuk transaksi penerbitan regulasi yang membuka peluang ekspansi perkebunan skala besar dan pertambangan, seperti momentum politik tahun 2009 yang mengakibatkan 10 juta hektar kawasan hutan Indonesia berpindah tangan ke pengusaha”. Ujarnya menanggapi hasil temuan WALHI Bengkulu.

“Harus disadari oleh rakyat Indonesia selaku konstituen untuk mewaspadai praktek praktek politik uang, sangat mungkin uang yang dipakai untuk membayar suara dan kampanye merupakan uang yang didapat dari perjanjian politik untuk penguasaan SDA dan tanah”. Sambung Zenzi.

Lebih lanjut Zenzi yang merupakan pernah menjadi Direktu WALHi Bengkulu 2008-2012 menjabarkan bahwa “Ada lima agenda politikstrategis yang didorong oleh gerakan lingkungan hidup yang akan terus disuarakan oleh WALHI bersama dengan gerakan lingkungan hidup lainnya, dan akan disebarluaskan kepada gerakan social demokrasi serta komponen masyarakat lainnya, yaitu:

  1. Pengembalian Mandat Negara sebagai Benteng Hak Asasi Manusia dengan Peran- peran Perlindungan, Pencegahan, dan Promosi,
  2. Penataan Ulang Relasiantara Negara, Modal, dan Rakyat.
  3. Penyelesaian Konflik Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  4. PemulihanKeseimbangan Ekologis dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
  5. Penyelesaian Persoalan Utang LuarNegeri, Mengembangkan Kemandirian, dan Basis Perekonomian Rakyat

Rakyat di Bengkulu harus hati hati dalam memilih wakilnya tahun ini, harus memastikan bahwa calon yang dia pilih tidak terlibat kedalam praktek pengerusakan lingkungan dan perampasan tanah maupun SDA, memilih pejuang petani bukan saja membantu mereka dikemudian hari tetapi memunculkan harapan agar tata kelola dan kuasa SDA betul betul untuk rakyat kedepannya. Tutup Fery



0 komentar:

Posting Komentar