Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

KAMI TAK SABAR MENANTI GEBRAKAN MENTERI AGRARIA

Seorang petani korban konflik agraria di Bengkulu, Nahadin menyebutkan ia dan ribuan petani lainnya merasa tak sabar menunggu gebrakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, agar sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana.
“Saya ini kurang apa telah 30 tahun lebih berjuang agar tanah saya yang dicaplok perusahaan kelapa sawit dapat kembali, dipenjara pernah, dipukul polisi pernah, tinggal mati saja yang belum, namun tetap tanah saya tak kunjung dikembalikan, harapan besar tetap ada pada pemerintah,” kata Nahadih di Bengkulu, Kamis (15/1/2015).
Nahadin merupakan salah satu petani yang pada beberapa tahun lalu sempat merasakan dinginnya lantai penjara karena dianggap menghalang-halangi aktifitas peremajaan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara.
“Tiga bulan 10 hari saya dipenjara bersama belasan petani lain memperjuangkan hak kami namun tetap saja, tanah tak kunjung kembali, kami tak bisa bertani lagi,” kenangnya.
Sementara itu pada Juni 2014 di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 10 petani penggarap sebuah perusahaan PT Jadropa ditangkap polisi karena dituding menanami lahan milik perusahaan perkebunan tersebut.
“Iya, ada 10 petani saat itu ditangkap polisi karena dituding menanami lahan perusahaan, dan semuanya kami berikan penangguhan atas nama saya selaku Wakil Bupati,” kata Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Mersyah beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, terdapat empat masyarakat adat Suku Semende Banding Agung di Kabupaten Kaur, Bengkulu terakhir divonis penjara tiga tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar karena dianggap “merambah” Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Padahal jauh sebelum TNBBS dibentuk mereka hidup di kawasan tersebut.
Persoalan konflik agraria secara nasional cukup mengkhawatirkan, secara nasional Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah menyebut dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terdapat 2,8 juta hektare lebih lahan bersengketa antara petani, dengan pertambangan, perkebunan, dan lainnya.
Di Bengkulu sendiri terdapat 26 kasus konflik agraria yang telah dan dapat berpotensi terjadi permasalahan serius jika Negara tidak mengambil kangkah tegas dan bijak untuk menyelesaikan persoalan.
“Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpresnya menuangkannya dalam pernyataan publik dan dokumen kampanye, menyebutkan akan membentuk badan penyelesaian konflik agraria. Tentu pernyataan ini sesuai dengan harapan banyak pihak bahkan jutaan rakyat Indonesia dimana negara hadir menyelesaikan konflik dengan memastikan aspek keadilan dan keberlanjutan Lingkungan hidup ada di dalamnya, dan publik tentu menagih janji itu,” pungkas Benny.

0 komentar:

Posting Komentar