Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

KISRUH PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA DI BENGKULU

Kisruh pengelolaan pertambangan batubara di Bengkulu belakangan menghangat di daerah itu. Ini bermula dari hasil investigasi DPRD setempat yang menyebutkan ratusan miliar rupiah dan jutaan ton ekspor emas hitam tersebut diduga illegal.
“Modus yang dilakukan beragam salah satunya pengapalan hasil batubara Bengkulu menuju Teluk Bayur, ternyata diantar ke Pulau Pagai, Sumbar dan langsung diekspor, artinya royalti dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas keuntungan didapat oleh Sumbar bukan Bengkulu,” kata Edi Sunandar, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan terdapat 47 perusahaan pertambangan aktif di Bengkulu dimana satu perusahaan menjual batubara sekitar 1,5 juta ton per tahun. Atau perusahaan diperkirakan mendapatkan uang dari penjualan sekitar Rp 400 miliar.
“Tak ada yang masuk ke PAD karena memang kesalahan daerah yang tak memiliki Perda khusus yang mengatur penerimaan daerah dari batubara, ini menjadi tugas DPRD,” tegasnya.
Setali tiga uang dengan Edi Sunandar Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, juga menyatakan hal yang serupa. Menurutnya dari hasil investigasi pihaknya untuk persoalan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang masih minim.
“Ada satu perusahaan dengan hasil Rp 400 miliar namun CSR hanya dikucurkan Rp 1,5 miliar untuk masyarakat sekitar desa, CSR juga harus diatur dalam PErda khusus agar perusahaan bertanggungjawab, kasihan daerah, jalan rusak, lingkungan rusak smentara tak ada pendapatan untuk daerah,” tukas dia.
Persoalan royalti juga menjadi temuan dewan beberapa daerah kabupaten menyatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang telat bahkan menunggak membayar royalti. Terkait persoalan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan pemerinta kabupaten.
Sementara itu, Port Manajer, PT. Injatama salah satu perushaan pertambangan batubara di Bengkulu, Yunan, menolak jika perusahaannya dituding termasuk dalam ekspor ilegal.
“Kami tak mungkin berani melakukan hal tersebut, lagian kami memiliki izin seperti Ekspor Terdaftar (ET), sertifikat clean and clear dan izin lainnya,” ucap Yunan.
Selanjutnya, sengkarut pengelolaan pertambangan semakin bertambah saat Walhi Bengkulu melaporkan ke KPK beberapa pertambangan yang wilayah konsesinya masuk kawasan hutan lindung.
“Belum lama ini kami telah memberikan laporan ke KPK beberapa data terkait perusahaan tambang yang masuk wilayah hutan dan diduga pula terjadi unsur korupsi di pengelolaan sumber daya alam ini,” kata Direktur Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah.
Walhi juga menyebutkan banyak ditemukan prakti pertambangan di Bengkulu yang tak patuh misalnya melakukan kembali reklamasi pada areal bekas galian yang dibiarkan menganga pada saat aktifitas pertambangan telah usai.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum dapat dimintai konfirmasi terkait persoalan ini. Kompas.com sempat bertandang ke Dinas ESDM namun Kepala Dinas tak berada di tempat.

0 komentar:

Posting Komentar