Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

WALHI BENGKULU LAPORKAN ENAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN KE KPK

Walhi Bengkulu melaporkan enam perusahaan pertambangan batubara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi kepala daerah dan aktifitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung.
“Kami telah melaporkan enam perusahaan pertambangan yang melakukan ekspoitasi di dalam kawasan hutan taman buru, dan hutan lindung lainnya, juga ada dugaan gratifikasi kepala daerah dilihat dari pembiaran aktiftas tersebut,” kata Direktur Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah, Rabu (21/1/2015).
Ia menambahkan kondisi lingkungan hidup seperti hutan, sumber mata air, dan sungai sangat jelas terlihat di Bengkulu. Beberapa kali masyarakat mengadukan persoalan ini ke pemerintah daerah namun tak pernah ditanggapi dengan tegas. Termasuk beberapa pertambangan yang melakukan kerusakan fatal.
Selain itu, Walhi juga menduga terdapat gratifikasi perizian dan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan baik yang dilakukan para kepala daerah dan kementerian.
“Atas dugaan dan beberapa data itulah kami laporkan ke KPK, memang masih ada sedikit perbaikan terhadap laporan itu yang diminta KPK namun dalam waktu dekat itu akan dilengkapi,” sambung Benny.
Kisruh pengelolaan pertambangan batubara di Bengkulu belakangan menghangat di daerah itu. Ini bermula dari hasil investigasi DPRD setempat yang menyebutkan ratusan miliar rupiah dan jutaan ton ekspor emas hitam tersebut diduga illegal.
Persoalan royalti juga menjadi temuan dewan beberapa daerah kabupaten menyatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang telat bahkan menunggak membayar royalti. Terkait persoalan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan pemerinta kabupaten.
Dewan juga menyoroti pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tak wajar dengan pendapatan perusahaan.
“Ada satu perusahaan dengan hasil Rp 400 miliar namun CSR hanya dikucurkan Rp 1,5 miliar untuk masyarakat sekitar desa, CSR juga harus diatur dalam PErda khusus agar perusahaan bertanggungjawab, kasihan daerah, jalan rusak, lingkungan rusak smentara tak ada pendapatan untuk daerah,” Kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto.
Belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu terhadap masalah ini, saat dijumpai di kantornya, kepala dinas tak berada di tempat

0 komentar:

Posting Komentar