SIKAP WALHI DAN JARINGAN MENJELANG PUTUSAN PRAPERADILAN SUKIMIN

HAKIM PRAPERADILAN

BEBASKAN SUKIMIN DARI KRIMINALISASI

 

Sungguh sangat tidak adil proses hukum terhadap SUKIMIN Bin MANGUN SUWITO (Alm) yang dietapkan sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan laporan Polisi No. Pol.: LP/359-B/IX/2014/SPK Polres Seluma tertanggal 12 September 2014 dalam dugaan perkara pidana pencurian buah kelapa sawit di Wilayah PT. SANDABI INDAH LESTARI sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana. Penetapan Sukimin sebagai tersangka oleh Polres Seluma keliru dan menyesatkan karena SUKIMIN tidak benar melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dituduhkan Penyidik Polres Seluma kepada Sukimin. Ini arogansi pihak Kepolisian (Polres Seluma) sebagai penegak hukum. Jelas hal ni merupakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Polres Seluma.

Sangat terang proses penyidikan kepada SUKIMIN bukan bertujuan melakukan penegakan hukum (law enforcement), tetapi KRIMINALISASI, TEROR, INTIMIDASI kepada SUKIMIN sebagai petani kelapa sawit, dan masyarakat petani lainnya yang mengelola, menggarap lahan terlantar Ex PT. Way Sebayur. Ini juga menunjukkan keberpihakan Polres Seluma kepada pemilik modal (PT. SANDABI INDAH LESTARI).

Oleh karena penetapan tersangka terhadap SUKIMIN keliru dan menyesatkan dan bagian dari kriminalisasi, maka pada tanggal 29 Juni 2015, SUKIMIN melalui  Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya yang tergabung dalam PUBLIC INTEREST LAWYER NETWORK (PIL-NET) mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Tais untuk menguji keabsahan status hukum SUKIMIN sebagai tersangka. Sidang Praperadilan dimulai pada tanggal 06 Juli 2015 dan akan berakhir pada hari Senin 13 Juli 2015, dengan agenda Pembacaan Putusan. Selama proses sidang, pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat, saksi, ahli yang diajukan SUKIMIN sebagai Pemohon dan Polres Seluma selaku Penyidik sudah dilakukan, kecuali Polres Seluma tidak mengajukan ahli dalam sidang praperadilan ini.

Berdasar keseluruhan proses pemeriksaaan, ada beberapa poin penting untuk menjadi catatan khusus bagi hakim tunggal Subachi Eko Putro, S.H dalam mengeluarkan putusan perkara praperadilan ini, yaitu:

A.     Penyidik Polres Seluma Melakukan Proses Hukum Yang Bukan Merupakan Tindak Pidana, Tapi Wilayah Hukum Perdata

Sebenarnya kasus yang menyangkut SUKIMIN ini bukanlah bagian dari hukum pidana, tetapi adalah WILAYAH HUKUM PERDATA, yaitu sengketa lahan antara masyarakat  penggarap lahan terlantar Ex PT. Way Sebayur dengan PT. SANDABI INDAH LESTARI (PT. SIL) di Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Oleh karena kasus ini merupakan wilayah hukum perdata maka Penyidik Kepolisian Polres Seluma tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Karena itu penyelesaiannya adalah melalui mekanisme perdata, bukan mekanisme hukum pidana. Dengan demikian penetapan SUKIMIN sebagai tersangka merupakan PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) karena perbuatan Pemohon tidak termasuk kategori tindak pidana. Hak Asasi yang dilanggar dalam hal ini adalah hak untuk untuk tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik International Covenant On Civil and Political Rights/ ICCPR).

B.     Pemeriksaan Sukimin Sebagai Tersangka Melanggara Asas Hukum Praduga Tak Bersalah.

 

Pada waktu Sukimin diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 12 September 2014 di Polres terdapat kejanggalan karena Penyidik Polres Seluma cenderung menjerat Pemohon. Hal ni mengakibatkan Pemohon tidak dalam kondisi bebas memberikan keterangan atau dalam kondisi tertekan. Ini dapat dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan  (BAP) A.N PEMOHON SUKIMIN BIN MANGUN SUWITO (Alm) tertanggal 12 September 2014 selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana dan sesuai dengan Laporan Polisi No.pol: LP/359-B/IX/2014/ Polres Seluma tanggal 12 September. Pertanyan yang diajukan Penyidik Polres Seluma menjerat Sukimin karena Penyidik langsung menyimpulkan Sukimin melakukan pencurian buah kelapa sawit. Hal ini jelas melanggar asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diamanatkan KUHAP, UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ICCPR.

C.      Polisi Yang Melakukan Penangkapan Terhadap SUKIMIN Bukanlah Pejabat Yang Berwenang. 

 

Yang melakukan penangkapan terhadap SUKIMIN dan anaknya MUHAMAD NURAMAN Als AHMAD pada tanggal 12 September 2015 bukanlah pejabat yang berwenang, dan bukan Penyidik yang menangani kasus SUKIMIN. Tetapi adalah Brimob. Padahal berdasarkan KUHAP dan UU. No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI bahwa  Brimob bukanlahlah pejabat yang berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka  yang diduga melakukan tindak pidana, sebab Birimob bukanlah penyidik. Jelas ini merupakan pelanggaran dan pengingkaran hukum yang berlaku.

D.     Tidak Ada Kepastian Hukum Bagi Pemohon Tentang Dugaan Tindak Pidana

Surat panggilan dari Penyidik kepada SUKIMIN hanya menyebutkan pasal 363 KUHPidana (pencurian) yang dituduhkan kepada Pemohon, tapi tidak menyebutkan dengan jelas di ayat berapa tindak pidana yang dituduhkan kepada pemohon?. Padahal pasal 363 KUH Pidana terdiri dari 2 (dua) ayat, ayat pertama terdiri dari 5 (lima) angka. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi SUKIMIN karena tidak jelas pasal yang dituduhkan, dalam hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan penggingkaran Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaima diatur dalam pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

E.      Penetapan Sukimin Sebagai Tersangka Tidak Melalui Gelar Perkara Yang Melibatkan Sukimin Sebagai Tersangka. Gelar Perkara hanya secara internal, tapi tidak melibatkan SUKIMIN sebagai tersangka

F.     Pemanggilan Pemohon tidak didasari oleh Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

G.    Sukimin Selaku Tersangka Tidak Segera Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sukimin mendapatkan BAP dari penyidik pada tanggal 15 Juni 2015 ketika SUKIMIN mendatanga kantor Polres Seluma untuk meminta BAP dari Penyidik, padahal SUKIMIN diperiksa pada tanggal 12 September 2015.

H.     Penetapan Tersangka Tidak disertai Dengan 2 Alat Bukti Yang Sah.

Penetapan Sukimin sebagai tersangka tidak sesuai dengan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Jo   putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015, dimana penetapan seorang menjadi tersangka harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP;

Bukti dalam perkara pidana sangat penting, sehingga seharusnya Penyidik melihat kwalitas bukti dan kesesuaian bukan hanya kwantitas (jumlah) bukti yang telah ada. Saksi yang diperiksa, Bukti surat dan petunjuk secara jumlah harus diakui sesuai dengan pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat; d. petunjuk, e. keterangan terdakwa

Barang bukti berupa 6 buah kelapa sawit yang disita Penyidik semakin menunjukkan ketidakjelasan alat bukti yang digunakan Penyidik untuk menetapkan SUKIMIN sebagai tersangka, sebab berdasarkan fakta bahwa buah kelapa sawit di lahan terlantar ex PT. Way Sebayur adalah milik Sdr. Syahrul Iswandi, buah sawit tersebut sudah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun yang ditanam tahun 2003, sedangkan Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari baru berumur kurang dari 1 tahun. Artinya alat bukti yang digunakan dalam perkara ini terkait obyek dan tempat dugaan dilakukannya tindak pidana masih dalam sengketa hukum perdata antara warga yang menggarap/mengelola lahan terlantar Ex PT. Way Sebayur dengan PT SIL.

Semua bukti surat dan saksi yang diajukan Penyidik Tidak ada da yang menunjukkan bahwa Sukimin melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penetapan tersangka atas diri Sukimin tidaklah terang 2 (dua) alat buktinya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Termohon dalam gugatan praperadilan ini atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Kepala Kepolisian Resor Seluma Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Resor Seluma (Terrmohon I), dan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu  cq Kepala Kejaksaan Negeri Tais Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tais (Termohon II) melakukan pelanggaran baik secara prosedur maupun substansial dalam menetapkan SUKIMIN (Pemohon) sebagai tersangka dalam perkara ini.

Persidangan praperadilan telah membuktikan secara nyata bahwa penetapan SUKIMIN sebagai tersangka melanggar hukum, mulai dari KUHAP, UU. No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Instrumen Ham, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Oleh sebab itu, hakim tunggal Subachi Eko Putro, S.H yang memeriksa permohonan praperadilan ini, dimohon untuk melihat permasalahan ini dengan objektif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadi kekeliruan dan pelanggaran hukum dalam penetapan SUKIMIN sebagi tersangka. Karena itu Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili praperadilan ini dimohon menyatakan bahwa penetapan SUKIMIN sebagi tersangka tidak sah dan memerintahkan Penyidik Polres Seluma Kejaksaan Negeri Tais menghentikan proses Hukum terhadap SUKIMIN. Hal ini  bertujuan untuk menghentikan KRIMINALISASI terhadap SUKIMIN sehingga terwujud keadilan dan kebenaran kepada SUKIMIN sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hidup rakyat.....!!!

Hidup petani.....!!!

Bengkulu, 12 Juli 2015

Kontak Person:

1.  Judianto Simanjuntak (Public Interest Lawyer Network /PILNET selaku Kuasa Hukum Sukimin). HP: 081381055864

2.      Beni Ardiansyah (Direktur Eksekutif Walhi Daerah Bengkulu), HP: 082375088004

3.      Edi Sutrisno (Transformasi Untuk Keadilan/TUK). HP:081315849153

4.      Osian Pakpahan (Forum Petani Bersatu/FPB): HP: 081278472378

Salam Adil dan Lestari !!!