Kebijakan Biofeul Uni Eropa dan Konflik Agraria Dan Provinsi Bengkulu

Gambar. Ilustrasi Konflik Agraria

Uni Eropa menetapkan kebijakan target penggunaan biofeul untuk bahan bakar kendaraan. Target tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2010 target penggunaan biofeul mencapai 10%. Kebijakan ini berdampak pada tingginya angka konflik agraria di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu.

Biofeul adalah bahan bakar kendaraan yang berbahan dasar minyak kelapa sawit. Semakin besar penggunaan biofeul, kebutuhan kelapa sawit juga akan meningkat. Hal ini berdampak pada ekspansi lahan secara besar-besaran oleh korporasi untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena sebagian besar kebutuhan pasar kelapa sawit UNI Eropa berasal dari Indonesia dan salah satunya dari Provinsi Bengkulu.

Ekspansi lahan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit menyebabkan ruang kelolah masyarakat semakin kecil. Padahal jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan akan lahan juga kian membesar.

Perusahaan kelapa sawit juga terkadang melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat, sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan lahan. Masyarakat merasa lahan tersebut adalah milik mereka. Perusahaan merasa, berhak menguasai lahan tersebut karena telah ada izin penggunaan lahan dari pemerintah. Sehingga terjadi konflik perebutan lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Masyarakat menolak lahannya diambil dan dikuasai oleh perusahaan. Bahkan perusahaan mau beli sekalipun, masyarakat tetap menolak. Penolakan bukan karena tanpa alasan. Lahan yang dikuasai masyarakat adalah satu-satunya yang mereka punya. Jika lahan tersebut diberikan kepada perusahaan, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak dari lahan tersebut.

Untuk tetap mendapatkan lahan yang luas, perusahaan melakukan segala cara agar masyarakat memberikan atau menjual lahannya dengan harga murah kepada perusahaan. Salah satu cara yang digunakan adalah mengintimidasi masyarakat. Perusahaan memperalat aparat keamanan untuk menakut-nakuti masyarakat. Sehingga banyak masyarakat terpaksa memberikan lahannya kepada perusahaan.

Setelah tidak punya lahan sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh di perusahaan yang telah mengintimidasi mereka. Sebagian lagi pindah ke tempat lain yang tak tau dimana rimbanya.

Masyarakat yang masih ngenyel dan tidak mau memberikan lahan kepada perusahaan, dikriminalisasi dan dipenjarakan. Sahrul iswandi dan Sukimin petani dan pejuang agraria yang panen sawit dilahannya sendiri dipenjarakan. Mereka dituduh mencuri kelapa sawit milik PT. SIL. Padahal sebelum PT. SIL masuk, lahan tersebut telah dikuasai oleh Sahrul iswandi.

Penyerobotan lahan petani dan kriminalisasi petani adalah dampak buruk kebijakan Biofeul Uni Eropa. Bahan bakar yang katanya ramah lingkungan ternyata tidak ramah kepada masyarakat sebagai pemilik lahan. Secara tidak langsung kebijakan ini  berperan dalam memisahkan masyarakat dan sumber penghidupannya. Karena itu kebijakan target penggunaan biofeul harus diturunkan dalam rangka menurunkan angka konflik agraria khsusunya di Provinsi Bengkulu.