Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

LAHAN PERTANIAN; ANTARA NEGARA DAN PASAR

Konversi lahan pertanian adalah salah satu sumber shock penting penyebab krisis pangan dalam satu dekade ke depan kalau tidak mendapat solusi tepat. Data menunjukkan konversi lahan pertanian di negara kita adalah seluas 2.917.737,5 ha sepanjang 1979-1999. Tingkat konversi per tahun ini meningkat sepanjang tahun 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha per tahunnya.
Pada periode 1999-2002 ini konversi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa mencapai 73,71 ribu ha atau 71,24% dari total konversi lahan pertanian di Jawa. Padahal lahan pertanian produktif Pulau Jawa adalah lahan relatif lebih subur yang tentu saja berkontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional. Laju konversi lahan pertanian sepanjang tahun 2002 sampai 2008 diperkirakan berkisar antara 100.000-110.000 ha per tahun.

Oleh karena itu wajar kalau kalangan pemerintah dan legislatif memandang harus ada payung hukum yang memaksa kita sebagai bangsa untuk tidak sembarangan mengkonversikan lahan pertanian ke penggunaan lain yang dinamakan Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini akan menjadi payung hukum bagi penyediaan lahan dalam suatu luasan yang memadai yang disepakati dan ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait untuk menghasilkan pangan dan keberadaannya harus dipertahankan oleh semua pemangku kepentingan yang ada -baik di pusat maupun daerah- dan negara akan memberi sangsi terhadap pelanggaran eksistensi keberadaan lahan pertanian yang sedemikian untuk kepentingan non pertanian. Saat ini Rancangan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut masih dalam proses penggodokan oleh DPR dan pemerintah untuk diresmikan menjadi undang-undang.

Tentu kita memberi apresiasi atas political will dari DPR dan pemerintah yang menginginkan wujudnya Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini. Walaupun demikian ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan; Apakah semudah itu akan terwujud eksistensi lahan pertanian yang berkelanjutan dengan disyahkannya RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi undang-undang? Tentu saja tidak semudah itu.

Dengan kesepakatan kita melahirkan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka distribusi lahan untuk kepentingan pertanian akan di atur oleh negara. Pertanyaannya kemudian apakah negara akan mampu memainkan peran itu dengan baik? Belajar dari sejarah kita mengelola ketersediaan lahan pertanian selama empat dekade terakhir menunjukkan bahwa political will saja dalam wujud perundang-undangan ternyata tidak cukup berarti untuk menghentikan alih fungsi lahan. Mari kita lihat peraturan-peraturan yang pernah hadir tersebut yang law enforcementnya tidak eksis di lapangan sehingga menyebabkan konversi lahan pertanian tetap berlangsung, antara lain: 1) Undang-undang (UU) No 38 Prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. UU ini memberi kewenangan kepada menteri agraria untuk menetapkan maksimum luas tanah yang boleh ditanami dan atau minimum luas tanah yang harus disediakan untuk suatu jenis tanaman tertentu yang alokasinya untuk desa-desa ditentukan oleh kepala daerah TK II.

2) UU No 56/Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian atau dikenal dengan UU land reform. UU ini menetapkan minimum dan maksimum luas lahan pertanian yang boleh dikuasai oleh perorangan dan keluarganya yakni batas minimum adalah 2 ha dan batas maksimum antara 5-20 ha, tergantung jenis tanah (sawah atau tanah kering) dan kepadatan penduduk. Dalam UU ini ditetapkan ancaman pidana bagi pelanggar larangan pemindahan hak yang mengakibatkan timbulnya atau terus berlangsungnya pemilikan tanah yang kurang dari 2 ha.

3) Disamping UU tersebut, juga sederetan Kepres, Peraturan Pemerintah dan Surat Menteri Teknis terkait yang mengatur bagaimana agar konversi lahan ini tidak terjadi khususnya lahan sawah irigasi lihat misalnya Kepres no 54 tahun 1980 tentang pencetakan sawah, Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 5334/MU/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan tanah sawah berigasi teknis untuk penggunaan non pertanian, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian, dan lain-lain. Semua perundang-undang di atas tidak lebih menjadi macan kertas karena ketiadaan law enforcement, besar dugaan kita hal yang sama akan terjadi pula pada UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Payung hukum seperti UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi tidak bermakna ketika nilai rente tanah pada kenyataannya tetap diserahkan pada mekanisme pasar. Para pelaku pasar berpikir keuntungan dalam perspektif myopik dan personal. Dengan pola pandang yang sedemikian maka penggunaan lahan pasti ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan return yang tertinggi. Dengan demikian hampir dapat dipastikan lahan-lahan Jawa dan luar Jawa yang subur dalam benak para pelaku pasar akan jauh profitable jika ”ditanam” pabrik, real estate atau aktivitas industri lainnya dibandingkan ditanam tanaman pangan.

Fitrah para pelaku pasar yang sedemikian itu adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa disalahkan. Pemerintah lah baik pusat dan daerah yang berkewajiban menjaga agar lahan-lahan pertanian produktif itu tidak mudah untuk dialih fungsikan demi kepentingan myopik dan sesaat para pengusaha. Para pengusaha dengan pertimbangan maksimisasi profit tentu tidak segan mengeluarkan transaction cost yang tinggi kepada elit eksekutif dan yudikatif agar satu kawasan pertanian yang potensial di satu daerah bisa mereka alih fungsikan sesuai kepentingan bisnis mereka. Ketika eksekutif dan yudikatif tidak memiliki pertahanan prima terhadap iming-iming transaction cost dari kalangan pengusaha maka dapat dipastikan UU tersebut akan bernasib sama dengan semua perundang-undangan dan peraturan pencegahan alih fungsi lahan yang pernah hadir sebelumnya yakni tidak lebih hanya akan menjadi macan kertas.
Penulis:DR Andi Irawan
Sumber gambar : http://4.bp.blogspot.com/_tmrM2jBHZTo/R4ZawdkmOCI/AAAAAAAAAEs/z99qaIrRlQc/s400/PERKEBUNAN+KELAPA+SAWIT+3.jpg

8 komentar:

  1. Akhirnya tiada tempat bagi petani, rakyat sebagai manusia yang slalu dirugikan malah mendapat imbas dari kebijakan yang kadang tidak berhati..

    BalasHapus
  2. ini yang aku cari, makasih gan artikelnya.
    sharing juga ni, dengar-dengar blog jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia adalah blog baru yang cukup bagus menyediakan referensi seputar pertanian, sesuai dengan namanya jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia memang tidak hanya membahas teori saja, namun infonya juga bersifat aplikatif, karena itulah kadang juga saya mengunjunginya DISINI>> jokowarino.com tempat berbagi informasi mengenai pertanian indonesia

    BalasHapus
  3. Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai pertanian indonesia.Benar benar sangat bermamfaat dalam menambah wawasan kita menjadi mengetahui lebih jauh mengenai indonesia.Saya juga mempunyai artikel yang sejenis mengenai indonesia yang bisa anda kunjungi di sini

    BalasHapus
  4. Artikel ini sangat menarik dan bermanfaat
    ST3 Telkom

    BalasHapus
  5. Kontes SEO BERLANGSUNG !!

    Total Hadiah 30 Juta Rupiah

    BDdomino.net Dengan Keyword : BandarQ Agen Sakong Judi AduQ Capsa Bandar Poker BdDomino
    Tanggal : 17 Juli 2017 sampai 2 Oktober 2017

    Selengkapnya : http://bddomino.org/kontesseo/index.html

    Tunjukan Kalau Kalian MASTERNYA SEO !!
    Saat yang tepat untuk mengetest kemampuan SEO Anda dengan tidak sia-sia.

    Tunggu apa lagi? Ikuti kontes ini sekarang juga!

    http://judibandarqsakong.com/
    http://judibandarqsakong.com/bandarq-agen-sakong-judi-aduq-capsa-bandar-poker-bddomino/
    http://duniajudikuindonesia.blogspot.com
    http://duniajudikuindonesia.blogspot.com/2017/07/bandarq-agen-sakong-judi-aduq-capsa.html
    BandarQ Online
    Sakong Online

    BalasHapus