Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Para Pejabat Tidak Perlu Diberi Kendaraan Dinas

Mencontoh pada Kabupaten Jembrana, dia mengatakan Pemkab Jembrana tidak memiliki banyak kendaraan dinas. Bahkan, banyak kendaraan dinas yang sebelumnya telah dimiliki, dijual oleh Pemkab Jembrana.

Selanjutnya, untuk kepentingan dinas ke luar daerah, para pejabat harus meminjam kendaraan dinas yang standby di pool kendaraan dinas. “Jadi, para pejabat tidak perlu diberikan fasilitas kendaraan dinas,” kata Gustiadi.


Untuk kepentingan para pejabat pergi ke kantor dan pulang ke rumah, kata Gustiadi, Pemkab bisa memaksimalkan pemanfaatan 3 unit Bus Pegawai. Begitu pula terkait pelaksanaan kegiatan yang dikonsentrasikan di tempat tertentu.

Bila seluruh pejabat harus hadir, Pemkab bisa memanfaatkan Bus Pegawai. Tidak seperti saat ini, untuk menghadiri suatu kegiatan seluruh pejabat menggunakan masing-masing kendaraan dinas yang dipijamkan Pemkab. “Itu kalau pejabatnya sama sekali tidak punya kendaraan.

Tapi saya kira kecil kemungkinan tidak punya kendaraan. PNS yang bukan pejabat saja, banyak yang sudah punya kendaraan sendiri,” kata Gustiadi.
Bila kebijakan tersebut dilakukan, Gustiadi optimis akan banyak dana yang bisa dihematkan. Diantaranya, dana penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan atau perbaikan terhadap kendaraan dinas.

Selanjutnya, dana hasil penghematan bisa dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan lain. Dengan demikian, upaya percepatan pembangunan yang dilakukan Pemkab bisa semakin signifikan.

“Kalau ada pejabat yang tidak setuju dengan kebijakan seperti ini, Bupati bisa menjadikannya sebagai catatan. Ya..., bisa dikatakan, pejabat tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada pembangunan daerah,” kata Gustiadi. (dmi)

0 komentar:

Posting Komentar