Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Perusahaan Batubara dan Pemkot, Dilaporkan ke KPK

Laporan dugaan korupsi tersebut disampaikan Ketua Umum LSM GAM RI Provinsi, Bawansyah. Laporan tersebut diterima dengan register 1126/53/2009.
Dugaan illegal loging yang mengarah ke PT BBU sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

Pasalnya, Departemen Badan Planologi (Baplan) Kehutanan Pusat melalui surat nomor S.524/VII-KP/2004 pada 16 Agustus 2004 silam. Kepala Baplan Muhammad Purnama menegaskan PT. BBU melakukan aktifitas pertambangan di kawasan hutan lindung. Izin penambangan PT. BBU yang dikeluarkan hingga 17 Mei 2001 berdasarkan surat Menhut No 1776/Menhut VII/1995, tidak bisa diperpanjang.

“Laporan sudah kita sampaikan ke KPK 14 Mei lalu, diterima sekretariat. Untuk memperkuat laporan, kami juga menyertakan dokumen atau bukti fisik yang mengarah pada dugaan illegal logging dan korupsi tersebut. Pantauan kami, ada dugaan kalau larangan eksploitasi pertambangan tidak dipatuhi.

Karena kegiatannya berlangsung di kawasan hutan lindung maka patut diduga telah terjadi pembalakan liar atau illegal logging. Sebab untuk membuka tambang maka pepohonan terpaksa ditebang,” ungkap Bawansyah, didampingi Penasihat Hukum LSM GAM, Yuliswan, SH.

Laporan satu lagi, terkait pembangunan guest house di Pantai Panjang senilai Rp 27 miliar. Pekerjaan fisik dilaksanakan PT. WAS dengan surat perjanjian kontrak No. Kontrak-900/110/BV tertanggal 11 Agustus 2004. Diduga, standar teknis ukuran bahan dan alat yang digunakan kualitasnya rendah.

Indikasinya, terlihat ketika gempa bumi bangunan yang baru dibangun ini sudah retak di sana sini. Padahal seharusnya bangunan ini dirancang tahan gempa. Berdasarkan kontrak, pembangunan guest house dilaksanakan selama satu tahun yakni 9 Agustus 2004 – 3 Agustus 2005 PT WAS selaku pemenang tender. “Kami menduga, pembangunan tidak sesuai teknis perencanaan. Padahal, Provinsi Bengkulu ini rawan gempa,” tambah Bawansyah.

Sementara itu, Juru Bicara Pemkot, Drs. Bahrum Simammora melalui Kasi Pelayanan Informasi Pemkot, Suryawan Halusi, S.Sos, M.Si menyatakan, pengaduan tersebut belum masuk ke Pemkot. Sehingga, belum diketahui substansi dari laporan tersebut. “Kita belum bisa banyak komentar, karena belum tahu pengaduannya seperti apa,” ungkap Suryawan.

Soal pembangunan Guest House telah dilaksanakan. Kini telah beroperasi dan telah dimanfaatkan masyarakat. Gempa kata Suryawan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan sebuah kualitas pembangunan. “Gempa kan bencana dari alam. Hingga kini, tidak ada satu teknologipun yang mampu mendeteksinya,” imbuh Suryawan.

Terkait pengaduan ke KPK, Suryawan menilai sebagai hak warga negara. Hanya saja, ia berharap agar pengaduan itu bisa dipertanggungjawabkan. Agar tidak menimbulkan syakwa sangka di mata publik. “Kita akan lihat dulu, seperti pengaduannya,” demikian Suryawan.
Sementara itu, GM PT. BBU, I Made Wedana ketika dikonfirmasi tidak bersedia memberikan komentar. “Wah saya no comment dulu lah,” elaknya.(beb/joe/bro)

0 komentar:

Posting Komentar