Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

masalah lingkungan yang sudah dia ambang kehacuran terjadi di provinsi bengkulu

MASALAH LINGKUNGAN DI PROPINSI BENGKULU

Rabu, 13 september 2011- 12.34 wib

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini perlu dicermati oleh semua pihak. Salah satu sebab timbulnya bencana di tanah air adalah dikarenakan adanya kerusakan ekosistem/lingkungan yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Untuk mengurangi bencana atau mengurangi kerugian akibat bencana tidak ada jalan lain selain memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Tentunya hal ini memerlukan partisipasi semua pihak.

Dalam beberapa bulan ini kota bengkulu khususnya telah mengalami kekeringan sehingga dalam kenyataan nya yang di rugiakan adalah masyarakat, masyarakat tidak bisa memetik hasil dari jeri payah yang telah mereka, namun dalam hal ini pemerintah hanya bisa berkata tampa ada yang bisa di perbuatnya, bukan di karnakan itu saja pemerintah tidak dapat berbuat banyak melihat permaslahan-permaslahan yang timbul dari lingkngan.

Masalah Akibat kerusakan hutan di Propinsi Bengkulu telah terasa seperti banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau, berkurangnya keanekaragaman hayati, menurunnya mutu air di DAS dll. Disamping itu, di beberapa tempat akibat kegiatan di hulu sungai seperti pertambangan batubara dan perkebunan telah menurunkan mutu air sungai padahal sungai tersebut digunakan sebagai sumber air minum PDAM, sedangakan PDAM adalah di konsumsi oleh ratusan manusia yang ada di bengkulu,

Akses Atas Air Bersih Adalah Hak Asasi Manusia, demikian butir Kovenan Hak-hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Sementara itu pemenuhan keterbutuhan air telah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2004, dalam pasal 5 menyatakan bahwa negera menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kedidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Lebih lanjut penjabaran hak atas air yang tertuang dalam UU menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk :

1. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air;

2. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air;

3. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumbedaya air;

4. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan sumberdaya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

5. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air; dan/atau
mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumberdaya air yang merugikan kehidupannya.

Adapun Masalah lingkungan di Propinsi Bengkulu adalah kerusakan hutan, termasuk di dalamnya hutan lindung, TNKS, hutan mangrove dan hutan pantai. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh antara lain pembalakan liar (illegal logging), konversi hutan menjadi berbagai usaha seperti perkebunan, tambak, permukiman,

kawasan industri, wisata dll. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain adalah reboisasi berbasis masyarakat. Artinya, kegiatan reboisasi atau perbaikkan ekosistem hutan menyertakan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan pengawasan hutan dan penegakkan hukum amat penting bagi suksesnya perbaikkan ekosistem hutan.

Kerusakan terumbu karang di Propinsi Bengkulu masih tergolong kerusakan ringan. Namun demikian, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut perlu dipikirkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan terumbu karang di Propinsi Bengkulu.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada program Adipura, namun pada kenyataannya program ini masih belum mampu meningkatkan kebersihan dan keteduhan kota secara nyata. Keberhasilan pengelolaan sampah disamping ditegakkannya Perda yang ada, juga perlu melibatkan masyarakat yang kegiatan ini dapat dijadikan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. (abenk26+or)

0 komentar:

Posting Komentar