Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

Dewan provinsi godok perda sengketa lahan

Agar Perusahaan Dan Petani Bisa Rukun

RBI, BENGKULU – DPRD provinsi bengkulu atas usulan walhi daerah bengkulu agar aparat penegak hukummelakukan penyelidikan terhadap izin baru perkebunan dan pertambangan. Menurut wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Diana Komena, SH,MH apapunusulan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat, DPRD pasti menyetujuinya.

Namun pada prosesnya DPRD juga harus mengaji lebih dahulu. DPRD akan berkometmen dalam menyelesaikan permaslahan izin perkebunan dan pertambangan yang cendrung berujung dengan masyarakat,” kata diana kepada radar bengkulu, jum’at(27/1).

Diana juga mengatakan, karna banyaknya kasus sengketa lahanyang terjadi di bengkulu, tahun ini komisi 1 DPRD akan merancang peraturan daerah (Perda) tentang sengketa lahan, tujuan di buatnya perda ini sengketa lahan ini, untuk menyelesaikan sengketa lahan yang telah terjadi, juga mencegah terjadinya sengketa lahan kedepan.

Lebih jauh diana menjelaskan, rencana pembuatan perda sengketa lahan karena masyarakat mengangap perusahaan hanya akan membuat sengsara. Sehingga semua rencana pengarap perkebunan yang akan dilakukan perusahaan, langsung di tolak oleh masyarakat.

Pada akhirnya yang timbul stigma negatif masyarakat pada perusahaan perkebunan. kerana masyarakat beranggapan apa bila perusahaan perkebuanan mengarap lahan, akan merampas tanah masyarakat setempat. Tentu kondisi ini merugikan pembangunan daerah. Di satu sisi masyarakat tidak bisa di salahkan, disisi lain pandangan masyarakat harus di luruskan. Begitu juga perusahaan kata diana.

Untuk itu, di dalam perda sengketa lahan tersebut, akan di atur tentang pembebesan lahan, mendirikan bangunan dan hal-hal lain terkait dengan lahan masyarakat. Agar kedepanya masyarakat menikmati kesejateraan.

“DPRD akan berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa lahan. Kedepan kita akan lebih ketat lagi mengawasi izin perkebuanan. Bila ada pihak yang bermain mengenai perusahaan perkebunan, akan kita buka kepada publik,” ujur diana yang juga menambahkan, dari perusahaan pertambangan, pada tahun ini DPRD akan melakukan evaluasi karena sumbungan perusahaan pertambangan sangat kecil kepada APBD bila di bandingka dengan potensi sebenarnya.

Sementara itu, pakar hukum agraria unib Prof. Dr. Herawan sauni, SH,MH sangat mendukung rencana komisi 1 DPRD Provinsi membuat perda sengketa lahan. “tidak masalah, sepanjang kebijakan itu benar-benar berpihak kepada petani,” ujur hermawan.(san)

sumber : Radar Bengkulu, sabtu 28 januari 2012

0 komentar:

Posting Komentar