Walhi News
Mail Instagram Pinterest RSS
About Walhi

CATATAN LUSUH TENTANG AGRARIA

Tadinya aku pingin bilang Aku butuh rumah
Tapi lantas kuganti Dengan kalimat: Setiap orang butuh tanah
Ingat: setiap orang!
Aku berfikir tentang Sebuah gerakan
Tapi mana mungkin Aku nuntut sendirian?
Wiji Thukul, “Tentang Sebuah Gerakan”
Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku setiap pagi kaum ibu dan anak berangkat ke perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII di Desa Pering Baru, Seluma, membawa beronang (semacam keranjang terbuat dari rotan atau bamboo). Anda bisa pastikan bagaimana seragam mereka? Si ibu dengan kain penutup kepala warna-warni, mengenakan kain sarung lusuh tanpa alas kaki. Demikian pula sang anak, berbaju kandidat cagub atau cabup yang juga lusuh, bercelana pendek bahkan robek besar di bagian pantat. Awalnya, kukira mereka menuju perkebunan dan sawah milik mereka sendiri. Namun tebakanku salah mereka menuju perkebunan milik PTPN VII.
Mencurikah mereka? Atau menjadi buruh? Oh, ternyata mereka ‘mencuri’ buah berondol kelapa sawit milik PTPN VII. Sengaja kuberikan tanda kutip pada kata mencuri. Karena jujur aku tak tega jika menuliskan kata mencuri secara gamblang sebab jika ingin jujur mereka tidaklah mencuri, Justru PTPN VII yang telah mencuri tanah mereka sejak 25 tahun yang lalu.
Aku ingin menjelaskan dahulu kepada pembaca mengenai arti berondol sawit.
Berondol sawit adalah biji kelapa sawit yang terjatuh dari tandannya saat kelapa sawit telah matang. Lalu beresikokah mereka jika mereka ‘mencuri’ buah milik PTPN VII? Tentu saja, yang namanya mencuri tentu ada akibat hukumnya. Dari bulan maret 2010 aku hidup bersama mereka, melihat, merasakan, dan mendengar kisah-kisah mereka, setidaknya ratusan kasus pencurian buah sawit yang terjadi di lokasi milik PTPN VII, sejak BUMN milik Negara ini hadir dari tahun 1985. Karena mereka mencuri,tentu banyak sekali rupa hukuman yang harus mereka terima, mulai dari peringatan oleh aparat keamanan, dipenjara, denda hingga jutaan rupiah, ditembaki, bahkan ada juga yang tewas meregang nyawa.
Untuk kaum ibu dan anak, buah yang mereka ‘curi’ adalah berondol biasanya penuh keranjang jumlahnya 10 kilo gram. Bayangkan hanya untuk 10 kg berondol saja mereka berani bertaruh nyawa. Selanjutnya, untuk kaum bapak tentu hasil ‘pencurian’ jauh lebih tinggi lagi. Konsekwensi jika tertangkap juga bertaruh nyawa.
Aku tidak tahu haramkah uang yang mereka dapatkan dari ‘mencuri’ itu jika dimakan? Berkahkah rejeki itu jika dimakan oleh anak-anak petani itu? Aku juga tahu sebagian besar masyarakat di sekitar perkebunan PTPN VII itu ‘mencuri’ namun, ada juga yang tidak pernah sama sekali mencuri. Jadi tak benar juga jika aku klaim seratus persen mereka ‘pencuri’. Umumnya mereka yang tidak pernah sama sekali menjadi ‘pencuri’ itu adalah petani yang masih memiliki tanah garapan seperti kebun, ladang dan sawah. Mereka tahu resiko jika mencuri akan bernasib naas. Namun, bagi mereka yang memiliki tanah kurang dari ¼ hektar atau bahkan tidak memiliki sama sekali, tak ada pilihan lain selain menjadi ‘pencuri’.
Benarkah Mereka Tak Punya Tanah dan Menjadi ‘Pencuri’ Di Tanah Sendiri ?
Jika berbalik ke 30 tahun silam, masyarakat sekitar kawasan PTPN VII Talo-Pino adalah masyarakat peladang dan bersawah dengan tanah yang berlimpah. Setidaknya, secara adat kawasan tersebut dikuasai oleh 14 kepuyangan yang beranak pinak dan mengelola tanah dengan baik. Memang tidak semua tanah dikuasai mereka, ada juga beberapa ratus hektar tanah tak bertuan (padang ilalang). Hingga pada tahun 1984 bencana kemiskinan itu datang menerpa rakyat. PTPN datang mengambil tanah-tanah rakyat yang bertebaran itu dengan alasan demi mensejahterakan rakyat. Menurut cerita rakyat ada beberapa tahap modus PTPN mengambil tanah rakyat.
Pertama, bagi tanah yang diambil oleh PTPN akan diganti dengan system plasma. Namun, yang terjadi banyak warga yang tanahnya diambil PTPN tidak mendapatkan jatah plasma sama sekali. Ada juga kasus lain, ada warga yang tanahnya diambil 6 hektar tapi dikembalikan dalam bentuk plasma kurang dari 1 hektar. Dan warga itu pun dibebani membayar kredit. Anehnya, belakangan PTPN VII enggan membeli buah kelapa sawit dari warga dengan alasan buah yang dihasilkan tidak memenuhi standar PTPN VII. Aneh, padahal PTPN VII yang memberi bibit. Selanjutnya, ada juga warga yang mendapatkan SK pembagian kebun plasma namun, SK tersebut ternyata bersengketa dengan warga lain.
Banyak saat ini ditemukan SK pembagian plasma yang tak terpakai, karena bersengketa. Modus kedua, PTPN menggunakan TNI dan Polri. Cukup diketahui bagaimana kondisi rezim orde baru saat itu. Warga yang enggan memberikan tanah dituduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), menghambat pembangunan, lalu ditangkap. Untuk kasus seperti ini PTPN melakukan penggusuran pada malam hari. Ladang, sawah, masyarakat yang saat itu sedang menyambut musim panen dibabat habis. Kebun rakyat saat itu terdapat tanaman padi, cengkeh, karet, kelapa dan lain-lain.
Kami disalahkan karena tidak memiliki bukti sah kepemilikan tanah, padahal ada beberapa warga yang memiliki tanah dan mempunyai bukti hukum, namun mengapa pula tanah mereka tetap diambil. Perlu diketahui juga saat itu Bengkulu belum begitu mengenal apa itu sertifikat. Untuk alat tukar jual beli tanah saja mereka tidak menggunakan rupiah. Tapi menggunakan system barter, misal satu bidang tanah ditukar dengan dua buah parang atau sekarung beras. Jika kami dibenturkan dengan aturan hukum tentu ini sangat tidak fair.
Saat ini kami terjerat hukum Negara, dan PTPN VII tetap saja menggusur bahkan, tanah yang telah lama digarap warga dan memiliki sertifikat sekalipun tetap digusur dengan excavator. Pondok mereka dibakar, lumbung padi mereka juga ikut hangus. Dimana keadilan untuk kami? Padahal, itulah tanah terakhir yang kami miliki.
Sebenarnya perlawanan rakyat telah terjadi pada decade 90-an hingga 2004. Namun selalu kandas, tidak benar jika konflik terjadi sejak Walhi datang, dari sini aku dan beberapa warga lain dituduh memprovokasi. Dituduh mencari sesuap nasi pada kondisi genting, masya Allah begitu pecundangnya aku!
Perlawanan petani ini adalah perjuangan panjang dengan dinamika naik – turun sejalan dengan menguatnya pertentangan antara kenyataan hidup petani, himpitan structural/vertical dan kekerasan pembangunan ditingkat local, regional, nasional maupun internasional. Namun, pada sisi lain, denyut ketegangannya terkadang menjadi luar biasa. Berlangsung bersama makian dan kecaman yang tak berkesudahan. Bak pertarungan bebas tanpa henti, tanpa publikasi, tanpa kendali, kecuali koridor nilai-nilai social, harmoni, sopan santun dan kemanusiaan yang menjaga perlawanan tersebut tidak frontal. Tetapi mungkin juga terabaikan, hingga wujudnya menjadi konflik terbuka, bahkan penghakiman massa sebagai wujud kemarahan. Dan aku tak menginginkan ini terjadi (GPR : 2003)
Perlawanan petani ini bukan tanpa sebab, ditengah himpitan hidup yang semakin mencekik, dengan keterbatasan akses sumberdaya alam bagi rakyat. Mereka bukanlah rakyat yang rakus dengan harta orang lain, mereka tidak sembarang klaim. Bahkan saksi hidup yang menguatkan jika tanah mereka itu di ambil PTPN VII hingga saat ini ada yang masih hidup.
Tanah yang mereka tuntut tak banyak, hanya cukup untuk bertahan menghadapi hempasan perekonomian yang semakin menggila. Mereka juga memimpikan anak-anak mereka bersekolah hingga perguruan tinggi. Mereka juga mencita-citakan anak mereka menjadi polisi, tentara, bahkan menjadi manajer PTPN juga. Kuharap jangan bunuh mimpi mereka!!
Aku bisa saksikan, jangankan untuk tanah kepemilikan pribadi. Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) mereka tak memiliki. Ketika ada kerabat mereka yang meninggal dunia, terpaksa dimakamkan dibelakang rumah, atau meminjam tanah orang lain (tapi tidak sewa seperti di kota-kota besar).
Aku merasakan hidup mereka begitu bersahaja tak ada kesan beringas, brutal, yang kutangkap adalah nilai-nilai kejujuran. Aku terkadang heran mengapa para petinggi negeri ini enggan menjumpai mereka langsung kerumah, berbicara menyelesaikan sengketa ini dari hati ke hati bukan dengan hukum yang buta dan kaku itu, atau juga pentung dan letusan amunisi. Berulang kali kami datangi DPRD kabupaten dan propinsi, mendatangi gubernur namun ditolak untuk membicarakan hal ini baik-baik.
Mengapa pula ketika kami tak ada pilihan lain kecuali bertahan justru kami ditangkap, dipukul, dipenjara dan diancam dengan kurungan 5 tahun penjara?? Aku jadi teringat dengan Firman Allah dalam Alquran yang aku lupa ayatnya, intinya Allah berpesan katakanlah kebenaran itu walau pahit yang kau rasa.
Kami berangkat berasal dari rasa keadilan, Islam mengutamakan keadilan. Menegakkan keadilan adalah jihad yang paling utama, begitu pesan ustadz ku dahulu ketika aku masih mondok di pesantren. Kami bisa diajak duduk satu meja dengan cara musyawarah dan menguntungkan semua pihak. Ingat, tidak semua tanah PTPN VII yang kami klaim itu. Kami juga mencintai asset Negara, jika Negara juga mencintai kami dan tidak menafikkan kami.
Banyak masyarakat yang lelah dan letih memperjuangkan tanah mereka, sehingga mereka menyerahkan saja pada keadilan Tuhan semoga berpihak kepada mereka. Namun, semakin banyak juga bermunculan pula generasi-generasi berikutnya dengan kesadaran positif. Aku berharap untuk kali ini para petinggi negeri dapat menyelesaikan masalah ini hingga tuntas berilah rasa keadilan untuk rakyat. Agar kedepan konflik-konflik serupa tak lagi bermunculan. Berilah akses ruang hidup kepada rakyat, bukan kepada korporasi-korporasi yang mengenyangkan perut beberapa gelintir orang saja. Rengkuhlah senyum damai kami dalam dekap pengayommu wahai penguasa yang telah kami beri amanah. Dan Rakyat Bersatulah!!!

0 komentar:

Posting Komentar